Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
TEMBILAHAN, kabarmelayu.com - Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ), merupakan program andalan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di bawah kepemimpinan Bupati HM Wardan dinilai sangat mendongkrak dengan cepat pembangunan desa yang ada di Negeri Seribu Parit tersebut.
Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Zulfadli. Ia menilai kecepatan pelaksanaannya bahkan sampai lima kali lipat lebih cepat.
"Anggaran yang kami terima dengan DMIJ sangat besar. Makanya pembangunan melesat cepat sampai lima kali lipat. Lihat saja di desa kami, sejak 2014 paling tidak sudah 500 meter jalan desa yang kami semenisasi. Belum lagi jerambah, kini sudah 1,2 kilometer yang selesai dibuat," ungkapnya kepada wartawan.
Sementara untuk 2016 ada 11 paket pekerjaan yang kondisinya kini sudah mencapai 80 persen. 11 paket itu terdiri dari 9 paket jerambah beton dan 2 paket semenisasi.
"Insya Allah jelang akhir tahun selesai. Dengan selesainya itu maka tinggal 2 kilometer saja lagi jerambah di desa kami ini yang kondisinya belum baik," ucap Zulfadli bersyukur.
Anggaran besar yang telah disisihkan Pemkab Inhil untuk kesuksesan Program DMIJ, sambung Zulfadli, bukan hanya menyasar ke pembangunan. Kesejahteraan perangkat desa melalui gaji yang diterima pun kini menjadi naik berlipat pula.
"Kalau dirata-ratakan, gaji perangkat mulai dari RT, RW, Kepala Dusun bahkan sampai Kades naik antara 200 sampai 500 persen. Bayangkan, dulu itu gaji kades cuma Rp750 ribu perbulan, macam mana kita mau melayani masyarakat secara total. Kalau sekarang gaji pokok Kades itu sudah Rp3 juta," ungkapnya lagi.
Kesuksesan jalannya Program DMIJ ini, jelas Adam, Kasi Pembangunan Desa Tanah Merah yang mendampingi Zulfadli, berkat legalitas yang dikeluarkan oleh Pemkab Inhil sangat jelas. Mulai dari peraturan daerah serta peraturan bupati mengatur dengan jelas petunjuk teknis dan operasional (PTO).
"Ini membuat desa terlindungi, kekuatan desa nampak jelas. Bisa menentukan arah kebijakan, inilah teristimewanya dibanding program serupa sebelumnya," tegas pria yang memang berpengalaman menjadi pendamping desa itu.
Belum lagi dana yang dibagikan merata ke seluruh desa juga terukur. Diungkapkan Adam, kini pembagian tersebut ada indeks dalam penerimaannya. Hal ini diukur dengan kesulitan geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk.
"Jadi cukup adil. Hari ini Tanah merah ini kalau ditotal semuanya penerimaan sampai Rp2,1 miliar. Hal ini tentu wajar bukan dengan wilayahnya yang meliputi 46 RT, 8 RW, dan 4 dusun dengan 14 ribu lebih penduduknya. Begitulah adilnya pembagian dana ini dikoordinir oleh Pemkab Inhil," pungkasnya. (Adv/hms)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan memperkuat ketahanan iklim, Pemprov
Lingkungan
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing terus didorong melalui kolab
Parlemen
Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Lukaluka
Peristiwa
kabarmelayu.com,MEDAN Suara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat asal Kepulauan Nias bergema di depan Markas Kepolisian Daerah Sum
Peristiwa
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke242 tahun ini, Pemko Pekanbaru akan menghadirkan dua legia
Peristiwa
Bupati Siak Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi perhatian publik. Guna M
Sosial
Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas terhadap kabel fiber optik milik provider yang semrawut dan
Pemerintahan