BENGKALIS, kabarmelayu.com - Masa lalu adalah cermin untuk belajar. Seperti kata sebuah peribahasa, belajar dimaksud dalam pengertian ‘Ambil benih buang sarap’. Ambil yang bernas, tinggalkan nan hampa.
Dahulu, 15 tahun silam, ketika H Syamsurizal menjabat Bupati Bengkalis, konon ada Surat Keputusan (SK) Nomor 525 Tahun 2003.
Dalam SK yang pada tahun 2012 dicabut oleh Bupati Bengkalis yang menggantikannya, diatur bahwa termin proyek 100 persen harus ada rekomendasi camat.
Baca Juga:
Seperti dilansir dari media lokal, Jumat, 9 Februari 2018, pemuka masyarakat Kecamatan Mandau, Agus Salim, berharap agar Bupati Bengkalis sekarang, Amril Mukminin, agar menertibkan kembali SK serupa tentang perlunya rekomendasi camat untuk termin 100 persen.
Menurut Agus Salim, jika termin proyek 100 direkomendasi camat, maka peran perangkat di bawahnya sampai ke tingkat RT secara otomatis akan ikut diperankan.
Baca Juga:
Dengan adanya SK tersebut, imbuhnya, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan proyek fisik akan jauh lebih baik.
"Harapan agar Bupati Amril menerbitkan SK tersebut juga untuk mendukung penegasan beliau sebelumnya bahwa Ketua RT adalah mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat. Tentu saja, sebelum menerbitkan rekomendasinya, camat terlebih dahulu harus perlu meminta informasi dan masukan dari Ketua RT dan lain-lain," ujar Agus Salim, di Duri, Kamis, 8 Februari 2018.
Soalnya, kata Agus Salim lagi, Ketua RT dan masyarakat yang akan melihat dan menikmati hasil pembangunan itu, secara langsung. Jum’at siang kemarin, ketika diminta tanggapannya, Bupati Amril, sangat mengapresiasi usul Agus Salim tersebut. Menurut mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, usul tersebut sangat baik. Saran yang bernas.
"Akan kami pelajari terlebih dahulu. Kami sudah tugaskan Asisten yang membidangi untuk membahas sumbang pemikiran itu bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah terkait lainnya," tegasnya.
Ditambahkan Bupati Amril, jika pembahasan oleh Asisten tersebut nantinya menyimpulkan perlu SK dimaksud perlu diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti.
Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Pak Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian dibatalkan oleh pengganti beliau, tentu ada dasar hukumnya. Itulah yang ditugaskannya kepada Asisten yang membidangi bersama Perangkat Daerah dan unit kerja terkait menkajinya.
"Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, insya Allah akan segera terbitkan. Mohon bersabar, biar dikaji dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek," pungkasnya.***
Wakapolda Riau Operasi Kuantan Merah Putih Presisi Ungkap Aktivitas PETI hingga Pemilik dan Pemodal
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pengabdian para anggota dewasa Gerakan Pramuka di Provinsi Riau mendapat penghormatan pada peringatan Hari Pra
Pendidikan
Dispusip Siak Usulkan &039Syair Raja Siak&039 Sebagai IKON 2026 ke Perpusnas RI
Pemerintahan
Berperan Sukseskan Tim Ekspedisi Merah Putih, Kapolsek Teluk Meranti dan Masyarakat Dapat Piagam Penghargaan pada Momen HUT RI
Pemerintahan
Satreskrim Polres Pelalawan Ungkap Kasus Galian C Ilegal di Kerumutan
Hukrim
HUT RI ke81, Ditbinmas dan Bid Humas Polda Riau Bersama Jurnalis Satukan Semangat Merah Putih
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PELALAWAN Pihak kepolisian didesak untuk mengusut tuntas peristiwa kebakaran yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Anggota DPR RI Fraksi PKB Daerah Pemilihan Riau II, H. Mafirion, meminta PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Hayfalah Boarding School berlangsung
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BUMD PT Riau Pangan B
Pemerintahan
