Langgar Jam Operasional, 13 Truk di Pekanbaru Terjaring Operasi Zebra
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
BANGKINANG, kabarmelayu.com - Berbagai permasalahan desa berdampak pada terhambatnya sistim pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa. Hal ini juga dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
Sekda Kampar, Drs Yusri MSi saat rapat penyelesaian permasalahan desa di ruang rapat Sekda lantai II Kantor Bupati Kampar, Rabu (4/4/2018) memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kampar, Ferbrinaldi Tridharmawan S.STP, M.Si dan para Camat segera menyelesaikan permasalahan di desa.
“Semua permasalahan di desa harus segera diselesaikan dengan cepat, tepat, tegas dan sesuai aturan berlaku," ujar Yusri selaku ketua tim fasilitasi penyelesaian masalah penyelenggaraan pemerintahan desa Kabupaten Kampar.
Baca Juga:
Jika tidak segera diselesaikan berdampak pada terhambatnya sistim pemerintahan dan pembangunan desa serta akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, katanya.
Bila permasalahan dapat terselesaikan, maka sistim pemerintahan dapat berjalan dengan baik, pembangunan akan meningkat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, ucapnya.
Baca Juga:
Sebelumnya Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar, Ferbrinaldi Tridharmawan S.STP, M.Si melaporkan, permasalahan berikut perkembangan atas masalah yang dilaporkan masyarakat, BPD dan kepala desa.
Diketahui, setidaknya ada 12 desa dengan permasalahannya yang harus segera diselesaikan, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa, terjadinya pergantian perangkat desa oleh kepala desa tanpa mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
Hal itu menyebabkan, tidak aktifnya BPD, Kurangnya harmonisasi hubungan BPD dan kepala desa dan lembaga desa lainnya serta adanya unsur tidak kepercayaan masyarakat dengan kepala desa dan permasalahan-permasalahan yang lainnya.
Dijelaskannya bahwa rapat ini merupakan menindak lanjuti permasalahan desa pada tanggal 12 Februari 2018 di ruang rapat asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kampar.
Jika permasalahan-permasalahan ini tidak diselesaikan dengan cepat maka kita khawatir akan mengganggu proses MusrenbangDes yang sebentar lagi dilaksanakan, ungkapnya.
selanjutnya akan timbul gejolak-gejolak yang berdampak dengan pembangunan yang ada desa serta timpangnya roda pemerintahan desa,” ucapnya. (Syailan Yusuf)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri sekaligus menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenag
Pemerintahan