Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
kabarmelayu.com,SURABAYA Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan insan pers agar tetap skeptiskritis, disiplin me
TNI/Polri
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Firmansyah Eka Putra ST MT mengungkap data masih ada sekitar 800 lebih tower komunikasi berdiri dikota Pekanbaru, 200 diantaranya tidak memiliki izin.
"Kepada pemilik tower yang tidak berizin ini diberikan win-win solution oleh Pemerintah kota Pekanbaru. Diskominfo memiliki tugas untuk menata tower-tower yang ada di Pekanbaru, mulai dari sinergi dengan ektetika dimana jangan sampai Pekanbaru berubah menjadi hutan baja," kata Firmansyah Eka Putra.
Diakui Eka, Pekanbaru memang butuh infrastruktur tower tapi harus ditata. Hal ini akan tercantum dalam perwako yang akan final dibahas. Dimana nanti tower-tower yang dahulu penempatannya ditentukan oleh operatornya atau provider selular, namun kini kita (Pemko) yang menentukan titik dimana tower-tower boleh didirikan.
Baca Juga:
"Kedepan kemungkinan kita akan mengarahkan tower di oinggir jalan atau median jalan terutama yang di pusat perkotaan, tentu saja jenis kontruksinya berbeda. Kedepan kita tidak mengizinkan lagi tower berupa menarra, tapi tower di tengah kota berupa tiang yang diletakkan di median jalan yang juga berfungsi sebagai lampu penerangan," ungkap Eka.
Untuk tower-tower yang hari ini sudah berdiri dan tidak berizin, Pemko membuat kebijakan. Dilihat dari kebutuhannya, tower juga diperlukan masyarakat untuk kebutuhan komunikasi. Tahap awak pemerintah akan melakukan pemutihan.
Baca Juga:
"Jadi ini berita gembira bagi pemilik tower yang tidak berizin, silahkan urus izinnya. Tentu saja nanti jika ada denda silahkan urus sebagai konsekuensinya. Dan juga hal ini menghasilkan PAD bagi Pemko. Jadi apalagi yang menjadi kendala mereka tidak mengurus izin, toh izin sudah dipermudah. Dengan begitu retribusi kita bisa meningkat. Setelah kita beri izin kedepan, jika tidak lagi diurus izin akan langsung kita tebang," tegasnya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH mendukung kebijakan Pemko untuk mempermudah izin tower yang sudah berdiri tapi tidak berizin. Namun ketua Fraksi Golkar ini berpesan lakukan mekanisme sesuai undang-undang.
"Kita imbau Pemko dalam melaksanakan program ini untuk benar-benar dilaksanakan, jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya dimulut aja programnya tapi juga direalisasikan agar bisa juga menambah PAD kita. Karna di APBD perubahan, anggaran kita banyak dirasionalisasi. Mudah-mudahan masuknya retribusi tower dapat menambah juga pendapatan kota kita," tutup Ida. (eza)
kabarmelayu.com,SURABAYA Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan insan pers agar tetap skeptiskritis, disiplin me
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim