Media dan Industri Sawit Diajak Bangun Komunikasi Berbasis Data
kabarmelayu.com,SURABAYA Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan insan pers agar tetap skeptiskritis, disiplin me
TNI/Polri
JAKARTA - Gaji pegawai negeri sipil (PNS) dianggap terlalu kecil dan memicu terjadinya korupsi. Begitulah dikemukakan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dalam debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Meski demikian, Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo sebagai petahana tak sepenuhnya setuju dengan Prabowo. Gaji para hak abdi negara dianggap sudah cukup ideal, apalagi ditambah dengan tunjangan kinerja yang diberikan pemerintah.
Lantas, berapa besar gaji dan tunjangan yang diterima para birokrat?
Baca Juga:
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 30/2015, disebutkan bahwa gaji PNS golongan dan masa kerja terendah yaitu golongan I masa kerja 0 tahun kini menjai Rp 1,48 juta atau sebelumnya hanya Rp 1,40 juta. Sementara itu, golongan IV masa kerja 27 tahun sebesar Rp 2,58 juta.
Sementara itu, PNS golongan I terendah dalam masa kerja 0 tahun kini menjadi Rp 2,89 juta. Adapun untuk gaji tertinggi PNS golongan IV masa kerja 32 tahun kini menjadi Rp 5,62 juta dari sebelumnya Rp 5,3 juta.
Baca Juga:
"Kalau gaji PNS, sama seluruh kementerian dan lembaga. Yang berbeda adalah take home pay-nya karena perbedaan besaran unsur tunjangan kinerja," kata Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini kepada CNBC Indonesia.
Nominal gaji yang diterima hak abdi negara, memang relatif kecil. Namun, tunjangan kinerja, terutama per kelas jabatan jauh lebih besar seperti yang disebutkan Joko Widodo dalam debat perdana.
Misalnya saja, Kementerian Keuangan. Dalam beleid Peraturan Presiden (Perpres) 156/2014 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, tunjangan kinerja untuk PNS dengan masa kerja 27 tahun mencapai Rp 46,95 juta.
Pada tahun ini, pemerintah menaikkan tunjangan kinerja untuk 4 kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.
Untuk kelas jabatan tertinggi mendapatkan tunjangan hingga Rp 33,2 juta. Sementara kelas jabatan terendah mendapatkan tunjangan Rp 2,53 juta.
Bahkan, untuk Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan, diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di masing-masing kementerian yang dipimpinnya.
(cnbcindonesia.com)
kabarmelayu.com,SURABAYA Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan insan pers agar tetap skeptiskritis, disiplin me
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 13 truk ditilang Satlantas Polresta Pekanbaru setelah tertangkap melanggar aturan pembatasan jam operas
Hukrim
Tim Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menyita sembilan kilogram narkotika jenis sabu dari seorang p
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke2 Tahun 2026, Lembag
Sosial
kabarmelayu.com,INHIL Bupati H. Herman, SE., MT., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj. Katerina Susanti Herman, SK
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 mencatatkan 222 penindakan pelang
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Polsek Kuantan Tengah Polres Kuantan Singingi, melakukan penertiban terhadap aktivitas Penambangan Tanpa Izin (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, menegaskan komitmen untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru me
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 sebesar Rp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap dugaan produksi pupuk palsu di Kabupa
Hukrim