Sekda H Bustami HY: ‘Kami Sepakat UED/UED SP Diawasi Secara Ketat’

BENGKALIS – Ketika menyampaikan pandangan umum, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Bengkalis, mengkritisi penggunaan dana Usaha Ekonomi Desa(UED)/UED Simpan Pinjam (SP).

Melalui juru bicaranya, Febriza Luwu, Fraksi PDI-P minta UED/UED SP diawasi secara ketat.

Menanggapi itu, Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Derah H Bustami HY mengatakan, Pemkab Bengkalis sepakat.

Baca Juga:

• Kelurahan Kampung Bandar Juara III Lomba Kebersihan se-Kota Pekanbaru
• Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

“Kami sepakat agar dilakukan pengawasan yang ketat untuk menghindari penggunaan yang tidak tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

H Bustami menyampaikan tanggapan itu pada Rapat Paripurna DPRD Bengkalis yang langsung dipimpin Ketua DPRD H Abdul Kadir, Kamis, 22 Agustus 2019.

Baca Juga:

• Pemko Pekanbaru dan IMI Gelar Kejuaraan Balap Motor Piala Wali Kota
• Sempat Padam, Karhutla di Kerumutan Pelalawan Kembali Menyala

Rapat Paripurna dengan agenda utama mendengar jawaban Bupati Bengkalis atas pandang umum Fraksi-Fraksi DPRD Bengkalis atas nota keuangan dan Ranperda P-APBD 2019 tersebut, diikuti 23 anggota legislatif.

Kata H Bustami, Pemkab Bengkalis juga sangat sepakat dengan Fraksi PDI-P agar perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan baik infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas. I

“Ini sejalan dengan semangat dan keinginan kami untuk distribusi pembangunan yang merata seluruh kecamatan dan Desa di Kabupaten Bengkalis,” papar H Bustami.

Terkait dengan harapan Fraksi PDI-P agar adanya peningkatan pendapatan bagi tenaga Non ASN, terutama pada bidang keagamaan, H Bustami mengatakan pada prinsipnya setuju.

“Hal itu tetap menjadi perhatian Pemkab Bengkalis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Kepada Fraksi PDI-P, H Bustami menjelaskan, saat ini Pemkab Bengkalis terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Diantaranya dengan memberikan peningkatan pelayanan, baik untuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun sumber pendapatan lain-lain yang sah,” terang H Bustami.

Ketika memberikan pandangan umum, Febriza Luwu juga meminta adanya pemantapan birokrasi dan kelembagaan.

“Terkait pemantapan birokrasi dan kelembagaan, Pemkab Bengkalis terus melakukan evaluasi secara rutin, baik pada fungsi organisasi maupun kinerja Aparatur Sipil Negara,” imbuhnya.

H Bustami juga mengemukakan, Pemkab Bengkalis juga sependapat dengan Fraksi PDI-Perjuangan agar dalam mengalokasikan anggaran harus mempertimbangkan dampak yang lebih besar.

“Serta meningkatkan alokasi anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan, sosial dan pelayanan publik,” kata H Bustami.(*)

Kelurahan Kampung Bandar Juara III Lomba Kebersihan se-Kota Pekanbaru

Waka I DPRD Inhil Hadiri Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Pekanbaru

Pemko Pekanbaru dan IMI Gelar Kejuaraan Balap Motor Piala Wali Kota

Sempat Padam, Karhutla di Kerumutan Pelalawan Kembali Menyala

Kapolda Riau dan Pangdam Tuanku Tambusai Bergabung dengan Personel Padamkan Api Karhutla di Pelalawan

Perdana Digelar, Rakor Damkar Kabupaten Kota se-Riau Satukan Langkah Perkuat Penanganan Kebakaran