Siap-siap! PLTA Koto Panjang Besok Pagi Mulai Buka Dua Pintu Pelimpah
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
PEKANBARU - Ratusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Kota Pekanbaru diblokir. Pasalnya, ratusan warga yang bersangkutan belum membayar denda sebagai sanksi membuang sampah sembarangan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Zulfikri mengatakan, sepanjang 2019 ini sudah menjaring 200 lebih warga yang membuang sampah sembarangan dan tak sesuai waktu yang ditentukan.
"Warga yang terjaring diberikan sanksi berupa penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan jelang dilakukan pembayaran denda sebesar Rp250 ribu sesuai peraturan daerah (perda) yang berlaku," kata Zulfikri, Selasa (26/11/2019).
Baca Juga:
Dari 200 lebih yang terjaring Satuan Tugas (Satgas) itu, baru separuhnya yang membayar denda. "Yang belum bayar, eKTP nya dilakukan penahanan sementara," tegasnya.
Sebelum denda dilunasi, warga yang bersangkutan tak akan bisa menikmati layanan publik di Kota Pekanbaru. DLHK telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar memblokir sementara NIK mereka.
Baca Juga:
"Mereka juga tidak akan bisa mengurus KTP baru maupun Suket (Surat Keterangan), karena data mereka sudah dilaporkan ke Disdukcapil," jelasnya.
Ia mengimbau warga agar mematuhi aturan berlaku dengan tidak membuang sampah sembarangan dan di luar waktu yang telah ditentukan. Warga hanya diperbolehkan membuang sampah di tempat-tempat penampungan sementara dengan waktu atau jadwal pembuangan mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 dini hari.
"Efek jeranya ada. Saya melihat sendiri di Kecamatan Limapuluh. Begitu ada bapaknya mau buang sampah, langsung dicegah sama anaknya, agar tidak buang sampah di luar jam yang ditentukan," jelasnya.(MCR)
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim
Oleh DR. Suriyanto. SH., MH., M. KnSEJARAH telah mencatat nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling banyak difitnah dalam sejarah re
Opini
Satgas PKH Tertibkan PT GSL dan Cabut Izin PT RAPP di Riau
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHUL Tim Polsek Kepenuhan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di sebuah warung mili
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah merekomendasikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau dan Upah Minimum Provinsi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik yang telah menunjukkan prestasi, kreativitas, serta inovasi da
Pendidikan
kabarmelayu.com,MANDAH Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Samsuri Daris, S.T., M.T., melaksanakan kegiatan reses masa sidang di Kelurah
Parlemen
kabarmelayu.com,KAMPAR Kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) ke Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 019 bangkinang, Rabu (18/11/2026), membawa ke
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Kombes Pol (Purn) SHB bersama istrinya, AY, harus berurusa
Hukrim