Siswa Tetap Terima Ijazah Meski UN Ditiadakan

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menegaskan siswa tetap mendapatkan ijazah meskipun Ujian Nasional 2019/2020 ditiadakan. Pemerintah memutuskan meniadakan UN di tengah wabah covid-19 atau penyakit virus corona.

"Siswa tetap terima ijazah, ada enggak ada UN siswa tetap dapat ijazah. Dan di ijazah tidak ada lagi nilai UN," tutur Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno melalui konferensi video, Senin (16/3).

Totok mengatakan UN bukan tolak ukur kelulusan siswa pada jenjang pendidikan. Acuan kelulusan siswa, kata totok, sepenuhnya ada di tangan sekolah. Yakni bisa melalui ujian sekolah atau akumulasi nilai siswa.

Baca Juga:

• Menkopolkam Kutuk Keras Pembakaran dan Pembunuhan Pilot AMA Air Oleh KKB Papua Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal
• Polsek Kandis Perkuat Budaya Gotong royong Bersama Petani, Wujudkan Hasil Ketahanan Pangan yang Melimpah

"US itu wewenang sepenuhnya guru. Kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh gurunya," ujarnya.

Kemendikbud memberikan opsi bagi sekolah yang masih ingin menggelar ujian sekolah. Namun ujian sekolah harus dilakukan tanpa tatap muka fisik untuk mencegah penyebaran corona.

Baca Juga:

• Hadiri MUSANCAB PDI Perjuangan, Sekda Siak Harapkan Lahir Kepengurusan yang Berkontribusi bagi Daerah
• Wabup Inhil Hadiri Penutupan MTQ ke-44 Provinsi Riau, Stand Bazar Inhil Juara Kedua

Totok menjelaskan aturan mengenai teknis ujian sekolah juga sudah diatur oleh pihaknya. Ini mengacu pada Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

"Aturan pada Permendikbud [No. 43 Tahun 2019] ujian sekolah bisa tertulis, portfolio, nilai rapor akademik, nonakademik, prestasi penghargaan siswa dan lain-lain. Jadi US online ini diperuntukkan sekolah yg betul-betul siap. Nggak perlu dipaksakan kalau nggak siap," jelasnya.

Lebih lanjut Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN sebelumnya digunakan untuk tolak ukur pemetaan pendidikan nasional oleh pemerintah pusat. Berkaca UN 2019/2020 dihapus, artinya teknis pemetaan pendidikan tidak akan seperti tahun lalu.

Namun begitu ia mengatakan hal ini tak jadi masalah, karena sudah ada keputusan mengganti UN menjadi Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter. UN dianggap tak ideal sebagai tolak ukur pendidikan nasional.

"Tapi kita jangan lupa awal tahun ini kita sudah dapat data dari PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional). Itu bisa jadi tolak ukur yang dilakukan tiap tahun. Dan lebih akurat karena sudah standar internasional. Jadi kalau butuh tolak ukur yang paling akurat itu PISA," tuturnya menambahkan.

Nadiem sebelumnya sudah memutuskan menghapus UN pada 2021 mendatang. UN bakal diganti menjadi Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter yang konsepnya menyerupai PISA.

UN 2019/2020 jadi tahun terakhir penyelenggaraan setelah tahun depan Asesmen Kompetensi mulai digelar di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nantinya Asesmen Kompetensi bakal digunakan sebagai tolak ukur pemetaan pendidikan nasional.

(CNNIndonesia.com)

Menkopolkam Kutuk Keras Pembakaran dan Pembunuhan Pilot AMA Air Oleh KKB Papua Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal

Polsek Kandis Perkuat Budaya Gotong royong Bersama Petani, Wujudkan Hasil Ketahanan Pangan yang Melimpah

Hadiri MUSANCAB PDI Perjuangan, Sekda Siak Harapkan Lahir Kepengurusan yang Berkontribusi bagi Daerah

Wabup Inhil Hadiri Penutupan MTQ ke-44 Provinsi Riau, Stand Bazar Inhil Juara Kedua

Siak Raih Peringkat VI pada MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau, Wabup Syamsurizal: Terus Tingkatkan Prestasi

Penyelundupan 652 iPhone Ilegal via Pelabuhan Bengkalis Digagalkan