49 Persen Guru PAUD Tak Terima Honor Penuh Selama Corona

JAKARTA - Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Hasbi mengungkapkan 49 persen guru PAUD tidak menerima honor yang dibayarkan penuh selama pandemi virus corona (Covid-19).

Data itu diperoleh melalui survei yang dilakukan pihaknya terhadap 10.601 satuan PAUD di 514 kabupaten atau kota di 34 provinsi selama periode pandemi.

"Patut kita perhatikan ada 28,5 persen dari mereka [guru PAUD] yang tidak menerima pembayaran selama pandemi," ujarnya melalui konferensi video, Senin (11/5).

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar
• HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Survei menemukan 20,5 persen guru PAUD hanya menerima setengah dari honor bulanan. Sedangkan 51 persen mengaku masih mendapat honor secara penuh.

Dari keseluruhan responden, ia mengatakan sebanyak 40 persen mengaku orang tua tidak membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) selama pandemi.

Baca Juga:

• Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal
• Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Kemudian 39 persen mengatakan orang tua membayar SPP sebagian, dan 21 persen membayar SPP secara penuh.

Menurutnya hal ini berpengaruh pada kegiatan pendidikan dan pemasukan satuan PAUD. Salah satunya termasuk perkara honor guru.

Persentase guru yang tak mendapat upah dengan jumlah penuh mayoritas di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).

Dari jumlah total responden guru di daerah 3T, sebanyak 47,8 persen tidak menerima gaji dan 14 persen menerima setengah dari gaji.

Sedangkan di daerah non 3T, sebanyak 27,1 persen guru tidak menerima gaji dan 21 persen menerima setengah dari gaji.

Padahal, lanjut Hasbi, penghasilan per bulan 46,3 persen guru PAUD kurang dari Rp500 ribu. Kemudian 23,5 persen menerima Rp500 ribu sampai Rp1 juta per bulan.

Lalu 22,5 persen menerima gaji lebih dari Rp1,5 juta per bulan. Dan 7,6 persen menerima gaji Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan.

Sebenarnya sebagian besar satuan PAUD dalam survei sudah masuk kategori penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, yakni sebanyak 92,6 persen.

Mendikbud Nadiem Makarim sudah mengeluarkan kebijakan agar dana BOP PAUD bisa digunakan untuk honor guru selama pandemi.

Namun survei dilakukan sebelum penyaluran BOP PAUD. Hasbi menyatakan penyaluran BOP PAUD tahap ini baru dimulai bulan April dan masih berada di Rekening Kas Umum Daerah sampai saat ini.

"Menunggu disalurkan ke rekening satuan pendidikan masing-masing. Survei ini dilakukan mendahului penyaluran BOP PAUD tersebut," ujarnya.

Ia pun menyatakan skema BOP bersifat bantuan. Sehingga pihaknya juga mengharapkan kontribusi dari pemerintah daerah, orang tua, Alokasi Dana Desa dan sumber lain.

Pembelajaran Jarak Jauh mulai berlaku di sebagian besar daerah sejak pertengahan Maret. Dampak wabah corona pun membawa kendala orang tua tak mampu membayar SPP.

Tak seperti sekolah pada pendidikan dasar, kebanyakan PAUD masih mengandalkan SPP untuk membayar honor guru. Terlebih karena 83 persen guru PAUD bukan PNS.

Karena dampak corona, akhirnya banyak PAUD dengan orang tua tingkat ekonomi menengah ke bawah tak bisa membayar honor guru. 

(CNNIndonesia.com)

Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar

HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Pokja Newsrom Jaga Desa SMSI, Manifestasi Kukuhkan NKRI

Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku