Ade; UN Menjadi Tolak Ukur Pemerataan Pendidikan di Indonesia

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pembatalan rencana peniadaan ujian nasional (UN), disambut baik Ade Hartati Rahmad, anggota komisi E DPRD Riau yang membidangi pendidikan. Menurutnya UN menjadi tolak ukur dan pemetaan pendidikan di Indonesia.

"Ya UN masih dibutuhkan untuk memetakan kualiatas pendidikan kita. Pekanbaru dan Meranti bisa saja berbeda kualitasnya. Makanya dengan UN ini nanti akan terlihat dan pemerintah tahu apa yang harus dilakukan di daerah tersebut," ujar anggota Komisi E ini, Jumat (9/12/2016).

UN kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk memberikan treatmen dimasing masing daerah agar kualitas pendidikanya setara dengan daerah yang kualitas pendidikanya sudah baik.

Baca Juga:

• Talam Durian Satu Kilometer dan 8000 ASN Mengaji di Pekanbaru akan Pecahkan Rekor Muri
• Bupati Siak: Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan

Caranya bisa beragam, mulai dari perbaikan mutu tenaga pendidik hingga kurikulum. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia terukur dengan kualitas siwa yang lebih baik lagi ke depannya. "Seperti saya katakan tadi, UN ini jadi tolak ukur. Nanti pemerintah akan merumuskan apa yang menyebabkan satu daerah kualitas pendidikan buruk. Disana nanti dirumuskan, oh tenaga pengajarnya perlu untuk ditingkatkan mutunya, Kurikulumnya perlu diperbaiki. Sarana pendidikanya perlu ditambah," imbuhnya.

Menurutnya, bukan pelaksanaan UN yang harus dihapuskan, melainkan  pelaksanaan UN itu yang perlu diperbaiki. Sehingga hasil yang didapat akan lebih baik. "Ini berbeda ya, kalau faktanya di daerah tertentu kok setiap tahun berulang nilainya buruk, itu bukan UN-nya yang salah. Pelaksanaanya bagaimana? Koreksinya disitu," tuturnya.

Baca Juga:

• PPWI Inhil Minta Pemda Inspeksi Seluruh Dapur MBG, Pastikan Pengelolaan Limbah Sesuai Standar
• Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine

Seperti yang diketahui, sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewacanakan akan meniadakan UN. Namun wacana itu batal melalui rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

 

 

(riaupos.co)

 

Talam Durian Satu Kilometer dan 8000 ASN Mengaji di Pekanbaru akan Pecahkan Rekor Muri

Bupati Siak: Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan

PPWI Inhil Minta Pemda Inspeksi Seluruh Dapur MBG, Pastikan Pengelolaan Limbah Sesuai Standar

Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine

Wako Agung Putus Langsung Kabel Fiber Optik Ilegal di Ronggo Warsito Pekanbaru

Kemnaker Gandeng Boga Group Perluas Akses Kerja bagi Lansia