Menkeu: Rasio Gini Indonesia Masih Tinggi Mencapai 0.39

BANDA ACEH - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati mengisi Kuliah Umum di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kamis (5/1/2017). Menkeu juga didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo.

Kuliah umum dengan tema "Peran Fiskal Dalam Membangun Perekonomian Inklusif" itu turut dihadiri oleh ribuan mahasiswa, para akademisi dan pejabat dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Dalam kuliah umumnya, Sri Mulyani menyampaikan beberapa materi terkait pemberdayaan instrumen keuangan negara melalui APBN untuk menciptakan pembangunan yang merata serta mengurangi  ketimpangan penghasilan penduduk Indonesia.

Baca Juga:

• Operasi Patuh LK 2026 Dimulai, Ini Sasaran Polresta Pekanbaru
• Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas, Polda Riau Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026

Menurutnya, ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilihat dari masih tinggi gini rasio, yaitu menggambarkan ukuran ketimpangan dengan nilai berkisar antara nol hingga satu. Makin tinggi indeks gini, menunjukkan besarnya ketimpangan.

“Indonesia saat ini rasio gininya mencapai 0.39, itu masih tinggi. Kita harus berkerja semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang lebih merata seperti harapan Presiden yang menginginkan gini rasio Indonesia terus turun,” katanya.

Baca Juga:

• Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau
• Korban Penganiayaan Disomasi oleh Advokat Terduga Penganiaya

Sri Mulyani mengatakan jika satu negara yang memiliki rasio gini tinggi, maka ketimpangan dalam masyarakat akan sangat jelas dan melemahkan kemampuan satu negara untuk tumbuh dalam jangka panjang.

Melalui instrumen fiskal seperti APBN, kebijakan moneter bank sentral serta kebijakan ekonomi struktural berupa paket ekonomi yang kompetitif, Sri Mulyani berharap Indonesia mampu menurunkan angka ketimpangan menjadi lebih rendah.

Salah satu komponen yang penting dalam APBN kata Sri Mulyani adalah penerimaan pajak non-migas, yaitu penerimaan pajak dari wajib pajak, baik itu individu maupun organisasi, yang menurutnya masih rendah.

“Dari 30 juta-an peserta wajib pajak di Indonesia, hanya sebagian kecil yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, dan yang membayar pajak secara teratur tidak sampai 10 juta peserta,” ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, rendahnya partisipasi masyarakat terutama para wajib pajak menyebabkan anggaran APBN selalu defisit, sehingga negara harus berutang karena angka belanjanya yang lebih tinggi.

“Itulah makanya, kita lakukan beberapa kebijakan di bidang pajak seperti Tax Amnesty dalam rangka meningkatkan pendapatan negara sehingga proses pemerataan kesejahteraan masyrakat dapat tercapai melalui tranfer dana ke daerah dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Menanggapi keberhasilan program tax amnesty tersebut, Sri Mulyani mengatakan jumlah peserta yang ikut dalam program itu masih rendah karena baru mencapai 2 persen dari total jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.

“Jumlah wajib pajak ini pun masih sedikit. Seharusnya dengan total jumlah penduduk 200 juta jiwa saja, jumlah wajib pajaknya mencapai 60 juta, dengan itu pemerintah dapat maksimal menggunakan instumen fiskal untuk kesejahteraan bangsa Indonesia,” pungkasnya.

 

 

(gonews.com)

Operasi Patuh LK 2026 Dimulai, Ini Sasaran Polresta Pekanbaru

Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas, Polda Riau Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2026

Hendry Munief Terima Silaturahmi Himpunan Siompu Kampar Riau

Korban Penganiayaan Disomasi oleh Advokat Terduga Penganiaya

Dolfie Rompas Minta Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal Klarifikasi Isu Pertemuan dengan Dubes Singapura

Fraksi PKS DPRD Riau Dorong Pembahasan Perda LGBT Disegerakan