Sri Mulyani: DPR Kaget Dana Pendidikan di Banyak Kementerian

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit terkejut mengetahui fakta bahwa dana pendidikan tersebar dibanyakkementerian. Sebagai informasi, dana pendidikan menjadi topik sorotan dalam rapat dengan Kementerian Keuangan.

"Tolong data 20% anggaran pendidikan. Nah ini melalui kementerian," tanya Dolfie dalam rapat antara Komisi XI dengan Kementerian Keuangan, Kamis malam (3/7).

Dolfie menyebut, dana pendidikan tersebar melalui sejumlah kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian lainnya.

Baca Juga:

• Pendidikan Gratis SD hingga PTN, Prof. Didik: Gerakan Baru Prabowo Tinggal Melanjutkan Fondasi yang Sudah Ada
• Polisi Tangkap Buronan Kasus Karhutla di Siak, Sempat Halangi Pemadaman

"Di Kementerian Sosial aja sampai hampir Rp 12 triliun lebih," ungkapnya.

Ia meminta, agar Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pengecekan terkait dana tersebut. "Ya, nanti tolong dicek, Bu. Kalau saya mengatakan tidak ada di kedinasan, ini tersebar di berbagai Kementerian," ucapnya.

Baca Juga:

• Pengusaha Butuh Stabilitas dan Transparansi
• Polisi Bongkar Sindikat Pembuat dan Pengedar SIM Palsu di Riau, 8 Tersangka Diamankan

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk di Kementerian Keuangan masuk dalam program LPDP. Sementara untuk kementerian lainnya akan dilakukan pemeriksaan.

"Ada sekolah umum di bawah Kementerian itu. Kami cek ya, Pak Ya. Tapi kami memang sesuai dengan yang keputusan waktu itu, tahun berapa itu ahun 2008. Kedinasan itu tidak masuk," jelasnya.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, perlu adanya klarifikasi antara dana pendidikan kedinasan dan non kedinasan

Selain itu, akan melakukan pengecekan, pihaknya juga akan berkonsultasi terkait dengan aspirasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Komisi XI untuk bidang pendidikan.

"Karena ini berarti apakah basisnya komisi atau apakah bisa dibasiskan kepada sektoral," pungkasnya.(sumber)

Pendidikan Gratis SD hingga PTN, Prof. Didik: Gerakan Baru Prabowo Tinggal Melanjutkan Fondasi yang Sudah Ada

Polisi Tangkap Buronan Kasus Karhutla di Siak, Sempat Halangi Pemadaman

Pengusaha Butuh Stabilitas dan Transparansi

Polisi Bongkar Sindikat Pembuat dan Pengedar SIM Palsu di Riau, 8 Tersangka Diamankan

Residivis Korupsi Fahd A. Rafiq Ditangkap KPK, Desak Hukuman Maksimal

LRB Muhammadiyah Riau Kenalkan Peran dan Gerakan Kemanusiaan kepada Mahasiswa Baru UMRI