Ade Hartati Soroti Lemahnya Perencanaan Pendidikan dan Warisan Kemiskinan

PEKANBARU - Sedikitnya 300 anak di salah satu kelurahan di Kota Pekanbaru tercatat putus sekolah. Fakta mengejutkan ini diungkap oleh pengamat pendidikan sekaligus mantan anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, M.Pd dalam diskusi yang ditaja Forum Pekanbaru Bicara (FPB) di salah satu kafe, Jalan Mangga, Pekanbaru, Senin (8/7/2025).

Ade memperingatkan dampak jangka panjangnya: "300 anak putus sekolah berarti 300 calon keluarga tidak mampu. Ini adalah kemiskinan yang diwariskan," tegasnya.

Ade Hartati menyatakan, mata rantai kemiskinan ini sulit diputus jika pemerintah tidak mengambil langkah serius.

Baca Juga:

• Jalan Sepanjang 5 Kilometer yang Membelah HSM Rimbang Baling Diduga Didanai Residivis Perambahan Hutan
• Laga Pembuka Championship 2026/2027, PSPS Hadapi Laga Tandang Vs PSIS Malam Ini

Menurut dia, intervensi kemiskinan harus dimulai dari pendidikan, namun perencanaan pemerintah dinilai lemah dan lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur ketimbang peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Data Pendidikan Tak Akurat, Program Proyek-Orientasi

Baca Juga:

• Kemnaker Perkuat Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas
• Menaker: Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Kesempatan Kerja yang Setara

Ade Hartati mengkritik ketiadaan data riil di tingkat pemerintahan terendah, seperti dari Ketua RW, mengenai jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang seharusnya masuk SD atau SMP.

"Data itu pun tak punya. Tanya saja data Musrenbang, yang ada paling sekadar rencana semenisasi jalan. Polanya proyek, orientasinya keuntungan," katanya.

Mantan anggota DPRD Riau dan DPRD Kota Pekanbaru menambahkan, program wajib belajar 9 tahun harus menjadi komitmen nyata, bukan sekadar slogan.

"Jangan ada lagi anak gagal sekolah karena anggaran. Ini tanggung jawab pemerintah," tegas Ade Hartati.

KIP Belum Dimaksimalkan, Pemerintah Dinilai Sibuk Politik

Ade juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang seharusnya bisa menjadi solusi. "KIP bukan hanya bantuan untuk siswa, tapi juga peluang menarik anggaran pusat. Sayangnya, implementasinya masih setengah hati," ungkapnya.

Dia menuding pemerintah lebih fokus pada agenda politik menjelang pemilu ketimbang membenahi sistem pendidikan. "Mereka sibuk memikirkan pemilu lima tahun ke depan, bukan memperbaiki masalah pendidikan yang terjadi setiap tahun," kritiknya.

Ade mendesak agar alokasi APBD pendidikan benar-benar digunakan untuk memperluas akses dan menjamin keberlanjutan sekolah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin.

"Tanpa langkah konkret, angka putus sekolah ini akan terus bertambah, dankemiskinan semakin terstruktur," pungkasnya.(sumber: FPB)

Jalan Sepanjang 5 Kilometer yang Membelah HSM Rimbang Baling Diduga Didanai Residivis Perambahan Hutan

Laga Pembuka Championship 2026/2027, PSPS Hadapi Laga Tandang Vs PSIS Malam Ini

Kemnaker Perkuat Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Menaker: Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Kesempatan Kerja yang Setara

Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun Penjara

Gudang Narkoba Dibongkar, Polisi Buru Otak Jaringan dan Kejar Aset Lewat TPPU