Demo INPEST di KPK dan Kejagung Ditunggangi Kepentingan Pilkada

ROHIL - Menanggapi aksi demonstrasi aktivis Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) di depan gedung KPK Jakarta dan Gedung Kejagung, Kamis 1 Agustus 2024, Bupati Rohil Afrizal Sintong menyebutkan aksi tersebut tanpa dasar dan tunggangi oknum tertentu yang berkepentingan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Aksi demo ini tidak berdasar dan diduga ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu di tahun politik," kata Bupati yang akrab disapa Epi Sintong dalam siaran persnya..

Menurut dia, dana Participating Interest (PI) 10 persen yang diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rohil pada tahun 2023 sebesar Rp488 Milyar melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp39 miliar, penggunaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Asa di Parit Tembilahan: Jeritan Petani Kelapa Indragiri Hilir dan Tuntutan Pembenahan Tata Niaga
• Buaya Muara Mengamuk di Desa Undan Inhil, Naik ke Darat Kejar Warga

Terkait DBH Sawit, transfer bukan dilakukan ke rekening BUMD, melainkan ke rekening pemerintah daerah dan telah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Bupati, penggunaan DBH sawit tersebut sudah ada porsinya, seperti pembangunan infrastruktur dan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Seekor Monyet Ditangkap di Tembilahan, BBKSDA Riau Lakukan Identifikasi
• Petani di Pelalawan Diserang Beruang Liar

"Saya selaku Bupati tentu sangat hati-hati sekali. Karena secara otomatis jabatan saya adalah pemilik modal di dalam perusahaan tersebut dan setiap tahun itu juga diaudit oleh Inspektorat dan BPKP. Jadi sangat keliru sekali melakukan demo di KPK dan di Kejagung. Apalagi orang-orang yang demo tersebut tinggal di Pekanbaru, tentu untuk ke Jakarta biaya transportasinya sangat lah mahal," pungkas Epi Sintong.

Diberitakan sebelumnya, aktivis Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) menggelar aksi demonstrasi damai di depan gedung KPK dan Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis pagi (1/8/2024). Mereka menuntut diusutnya kasus dugaan korupsi dana PI PT PHR sebesar Rp.488 Miliar yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Asa di Parit Tembilahan: Jeritan Petani Kelapa Indragiri Hilir dan Tuntutan Pembenahan Tata Niaga

Buaya Muara Mengamuk di Desa Undan Inhil, Naik ke Darat Kejar Warga

Seekor Monyet Ditangkap di Tembilahan, BBKSDA Riau Lakukan Identifikasi

Petani di Pelalawan Diserang Beruang Liar

Distankan Pekanbaru Gelar Vaksinasi Rabies Gratis 1 Agustus Hingga 30 September 2026

Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Divonis 2 Tahun Penjara