Demo INPEST di KPK dan Kejagung Ditunggangi Kepentingan Pilkada

ROHIL - Menanggapi aksi demonstrasi aktivis Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) di depan gedung KPK Jakarta dan Gedung Kejagung, Kamis 1 Agustus 2024, Bupati Rohil Afrizal Sintong menyebutkan aksi tersebut tanpa dasar dan tunggangi oknum tertentu yang berkepentingan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Aksi demo ini tidak berdasar dan diduga ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu di tahun politik," kata Bupati yang akrab disapa Epi Sintong dalam siaran persnya..

Menurut dia, dana Participating Interest (PI) 10 persen yang diterima oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rohil pada tahun 2023 sebesar Rp488 Milyar melalui PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp39 miliar, penggunaannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga:

• Skandal Laptop BGN: Menguak Dugaan Korupsi Ratusan Miliar Berkedok Transformasi Digital
• Terima Aspirasi DPW NasDem Riau, PWI Dorong Penyelesaian Sesuai Mekanisme Pers

Terkait DBH Sawit, transfer bukan dilakukan ke rekening BUMD, melainkan ke rekening pemerintah daerah dan telah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Bupati, penggunaan DBH sawit tersebut sudah ada porsinya, seperti pembangunan infrastruktur dan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

• Warga Panipahan Bakar Rumah Diduga Bandar Narkoba, 4 Sepeda Motor Hangus
• Eksepsi Ditolak, Perkara Abdul Wahid Masuk Tahap Pembuktian

"Saya selaku Bupati tentu sangat hati-hati sekali. Karena secara otomatis jabatan saya adalah pemilik modal di dalam perusahaan tersebut dan setiap tahun itu juga diaudit oleh Inspektorat dan BPKP. Jadi sangat keliru sekali melakukan demo di KPK dan di Kejagung. Apalagi orang-orang yang demo tersebut tinggal di Pekanbaru, tentu untuk ke Jakarta biaya transportasinya sangat lah mahal," pungkas Epi Sintong.

Diberitakan sebelumnya, aktivis Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) menggelar aksi demonstrasi damai di depan gedung KPK dan Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis pagi (1/8/2024). Mereka menuntut diusutnya kasus dugaan korupsi dana PI PT PHR sebesar Rp.488 Miliar yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Skandal Laptop BGN: Menguak Dugaan Korupsi Ratusan Miliar Berkedok Transformasi Digital

Terima Aspirasi DPW NasDem Riau, PWI Dorong Penyelesaian Sesuai Mekanisme Pers

Warga Panipahan Bakar Rumah Diduga Bandar Narkoba, 4 Sepeda Motor Hangus

Eksepsi Ditolak, Perkara Abdul Wahid Masuk Tahap Pembuktian

Lagi Ngopi. DPO Kasus Jual Beli HPT di Bengkalis Ditangkap

Sidang Perdana Dugaan Kasus Pemerasan 6 Kepala UPT di Lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau, Abdul Wahid Minta Hakim Objektif