Soroti Potensi Aturan Sepihak KI Riau, Akademisi Minta KI Pusat Tegas
kabarmelayu.com,RIAU Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) kembali menjadi sorotan. Akademisi hukum, D
Hukrim
Menurut Ramadhani, peristiwa pembakaran terhadap fasilitas milik PT SSL dilakukan sekira pukul 10.30 WIB. Ratusan massa merangsek masuk ke wilayah kantor milik perusahaan dengan merusak pagar. Akibat aksi tersebut beberapa aset milik perusahaan dibakar massa.
Dijelaskan Ramadhani, PT Seraya Sumber Lestari beroperasi sesuai dengan ijin PBPH yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan seluas kurang lebih 19.450 ha, dan atas lahan konsesi tersebut juga telah dibayarkan pajak kepada pemerintah.
Baca Juga:
Kontribusi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial kepada masyarakat juga telah diberikan melalui program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program community development (CD) dalam bentuk program kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan beberapa program lainnya selama perusahaan ini beroperasional.
Ia menambahkan, perusahaan juga mempekerjakan masyarakat lokal dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan.
Baca Juga:
"Namun kondisi nyata pada saat ini, sebagian besar lahan yang diberikan ijin oleh pemerintah telah dikuasai oleh cukong, dan menjadikan lahan konsesi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit terutama di wilayah Desa Merempan Hulu," ujarnya.
Ramadhani juga menjelaskan bahwa tidak ada kegiatan operasional di Desa Tumang. "Anehnya kenapa masyarakat Desa Tumang juga ikut melakukan tindakan anarkis," katanya.
Kami juga menyayangkan tragedi pembakaran yang dilakukan oleh warga Desa Tumang, Rabu (11/6) akibat dari penyerangan massa yang dilakukan mengakibatkan sejumlah fasilitas milik PT SSLi dibakar diantaranya 15 unit kendaraan, 3 bangunan rumah, 15 kamar mess karyawan, dan 5 unit kantor bahkan kantor utama serta klinik hangus dibakar massa.
"Bahkan gudang penyimpanan mesin pemadaman api untuk pencegahan karhutla juga ikut dibakar massa," imbuhnya.
"Atas kejadian tersebut, kami berharap pihak kepolisian dapat segera mengungkap pelaku pembakaran dan memastikan perlindungan hukum bagi perusahaan yang berinvestasi di Siak," tandasnya.(yo)
kabarmelayu.com,RIAU Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi (KI) kembali menjadi sorotan. Akademisi hukum, D
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sepanjang tahun 2026 ini sebanyak 65 orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan melakukan pembakaran hutan dan la
Hukrim
Kapolsek Teluk Meranti Pasang 6 Plang Peringatan di Lokasi Karhutla
Hukrim
kabarmelayu.com,BENGKALIS Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat (UPTD Labkesmas) Kabupaten Bengkalis berhasil m
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diwakili Sekdakab H. Tantawi Jauhari, mengambil sumpah sekaligus melantik 18 Pejabat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berkomitmen tinggi dalam menyediakan fasilitas pendidikan. Pemko membuka jala
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp22 triliun untuk meningkatkan kualitas
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Dewan Penasihat (DP) bersama Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat di Kantor PW
TNI/Polri
Polresta Pekanbaru dan BNN Gerebek Sarang Narkoba, Lima Orang Diamankan
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST) Provinsi Riau menyuarakan desakan keras agar besarnya keuntungan perusaha
Sosial