Sejarah Baru Pengupahan Dumai, Sektor Migas dan Sawit Mulai 2027 Miliki UMSK
kabarmelayu.com,DUMAI Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Dumai Tahun 2027 mencatat kenaikan sebesar 6,46 persen dengan besara
Pemerintahan
Menanggapi konflik tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), sekaligus aktivis kebebasan informasi dan penggiat transparansi publik, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., meminta agar kedua belah pihak tidak saling lempar tanggung jawab tanpa menyajikan data otentik ke publik.
"Kita sedang menyaksikan tarik-menarik antara korporasi dan kejaksaan yang sama-sama mengklaim kebenaran. Satu menyatakan lahan itu sah milik mereka, satu lagi bilang sudah sesuai peta penertiban kawasan hutan. Tapi publik hanya disuguhi opini, bukan bukti," tegas Wilson Lalengke dalam pernyataannya, Selasa, (22/7/2025).
Menurutnya, hal yang justru mencurigakan bukan hanya soal pemasangan plang, melainkan ketidakhadiran transparansi prosedural dari kedua belah pihak. Wilson Lalengke menilai, ketika kejaksaan mengklaim mengikuti arahan Kejati dan peta dari pusat, namun perusahaan tetap beroperasi di bawah plang PKH tanpa hambatan hukum, maka jelas ada kekacauan dalam koordinasi dan eksekusi kebijakan negara.
Baca Juga:
"Kalau benar lahan itu ilegal, kenapa aktivitas perusahaan tetap berlangsung tanpa hambatan. Tapi kalau perusahaan merasa punya dokumen kuat, kenapa tidak segera tempuh jalur hukum? Ini bukan sekadar saling klaim, tapi soal ketertiban hukum negara," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.
Wilson Lalengke yang juga dikenal sebagai pengamat dinamika kebijakan publik menambahkan bahwa kejadian ini berpotensi mencoreng wajah penegakan hukum di daerah. Ia mengingatkan bahwa kejaksaan sebagai aparat negara tidak boleh sekadar menjalankan perintah tanpa verifikasi mendalam di lapangan.
Baca Juga:
"Saya sangat prihatin jika ada aparat yang hanya menjalankan perintah tanpa klarifikasi teknis di lapangan. Kita bukan rezim komando, kita negara hukum. Pemasangan plang yang menyentuh aset produktif tanpa verifikasi menyeluruh adalah kelalaian serius," katanya.
Wilson Lalengke juga menantang Kejati Riau dan Satgas PKH untuk membuka peta dasar, dokumen SK penugasan, serta batas koordinat kawasan hutan yang dimaksud ke publik. Ia juga mendesak agar perusahaan membuktikan legalitas lahan mereka secara terbuka agar perdebatan tidak berlarut-larut dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Ini saatnya semua pihak buka-bukaan. Jangan jadikan konflik lahan ini sebagai ajang saling gertak. Rakyat ingin tahu siapa yang benar, bukan siapa yang paling lantang bicara," tutupnya.
Sebelumnya, PT RSUP yang merupakan unit operasional bisnis dari PT Sambu Group meminta agar Satgas PKH mengklarifikasi titik koordinat penetapan kawasan hutan yang dinilai ada kekeliruan. Atas hal tersebut, Kajati Riau melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Zikrullah, SH.,MH menyatakan bahwa lahan seluas 237.17 Hektar di PT RSUP yang telah di pasang plang oleh Satgas PKH memang masuk dalam kawasan hutan.
"Sudah diklarifikasi, penguasaan (lahan) memang masuk kawasan hutan," kata Zikrullah, S.H., M.H. saat di konfirmasi awak media, Senin (21/7/2025).
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan terkait pernyataan yang disampaikan Kasi Penkum Kejati Riau.
PPWI Kabupaten Inhil bersama PPWI Pusat akan menyurati Kejagung untuk meminta penjelasan apakah persoalan ini murni penegakan hukum atau bagian dari konflik yang berbalut kepentingan. (Tim)
kabarmelayu.com,DUMAI Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Dumai Tahun 2027 mencatat kenaikan sebesar 6,46 persen dengan besara
Pemerintahan
Kasat Noki Sisir Wilayah Rawan Narkoba di Pekanbaru, Polisi Temukan Sabu di Kampung Dalam
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Pekanbaru menggelar Perkaderan Melati Dasar Pemuda Muhammadiya
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru mencatat lima kecamatan masuk dalam kerawanan tinggi b
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dua daerah di provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Kota Dumai, telah menetapkan status siaga be
Lingkungan
BNNP Riau Ungkap Kasus Narkoba di Marpoyan Damai, Sabu, Ekstasi dan Vape Etomidate Disita
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten membuka Spillway Gate (pintu pelimpah) wadu
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengapresiasi keberanian pemerintah mencabut izin konsesi PT.
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Manajemen Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang, Kabupaten Kampar menginformasikan Rencana Pembukaan Ea
Lingkungan
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia, Ditemukan Bersembunyi di Hutan Bakau
Hukrim