AMPUN Desak Kejati Usut Dugaan Skandal Kredit Fiktif di BRI Sudirman Pekanbaru

kabarmelayu.comPEKANBARU - Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) Riau, menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kamis (2/10/2025).

Mereka mendesak Kejati segera mengusut tuntas dugaan kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di BRI Cabang Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kasus ini disebut telah banyak merugikan keuangan negara.

Koordinator lapangan AMPUN Riau, Irwan, dalam orasinya mengungkap dugaan adanya perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu dalam kasus ini.

"Wajar jika muncul dugaan kuat ada pihak yang seakan dilindungi. Persoalan ini seolah banyak yang tutup mata, baik internal maupun eksternal," tukas Irwan.

Baca Juga:

• Audit BPK Rampung, Kerugian Dugaan Korupsi Dana CSR PT SPRH Rp13 Miliar
• Abdul Wahid Dituntut 8,5 Tahun Penjara

Oleh karena itu, dia meminta Kejati Riau segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk Kepala Cabang BRI dan Kepala SBM BRI Sudirman Pekanbaru yang dinilai bertanggung jawab dan berpotensi ikut terlibat dalam kasus KUR fiktif tersebut.

Senada itu, Cornel, Koordinator Umum AMPUN Riau, urut mendesak agar kejaksaan tak ragu menindak tegas para aktor di balik skandal ini demikian ditulis gegas.co.

Baca Juga:

• Kades Buluh Nipis Disorot, Berbagai Persoalan Tata Kelola Pemerintahan Desa Mencuat
• KPK Ungkap Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni Berisi Dolar Singapura, Patungan Duit Petani

"Kami meminta Kejati Riau segera bertindak, mengumpulkan seluruh bukti dan melibatkan BPKP Pekanbaru untuk melakukan audit. Ini penting guna penetapan tersangka di balik KUR fiktif ini," ujarnya.

Kejati Riau harus menunjukkan sikap tegas demi menyelamatkan uang negara dan memastikan praktik serupa tidak kembali terulang.

Audit BPK Rampung, Kerugian Dugaan Korupsi Dana CSR PT SPRH Rp13 Miliar

Abdul Wahid Dituntut 8,5 Tahun Penjara

Kades Buluh Nipis Disorot, Berbagai Persoalan Tata Kelola Pemerintahan Desa Mencuat

KPK Ungkap Amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni Berisi Dolar Singapura, Patungan Duit Petani

Ternyata Wabup Kuansing Sempat Diperiksa KPK Saat OTT Bupati dan Sekda

Tak Hanya Suap Jabatan, Bupati Kuansing juga Diduga Terlibat Kasus Pelepasan Kawasan Hutan