PEKANBARU - kabarmelayu.com - Pihak Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengaku merasa aneh terhadap sikap penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Riau yang enggan menyerahkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan terduga pelaku pembakar lahan dan hutan (Karlahut).
"Kita minta SP3 nya tidak diberikan. Ini aneh, di satu sisi Kapolri bilang silahkan warga masyarakat melakukan gugatan pra peradilan terkait terbitnya SP3 tersebut, tetapi syarat pra peradilan itu, surat SP3-nya, tidak diberikan,'' tukas Haris Azhar, Koordinator KontraS kepada wartawan, Jumat (30/9/16).
Ditambahkannya, tidak satu pun rakyat di negeri ini yang dapat akses untuk mendapatkan surat SP3 dari polisi. Hal ini menguntungkan para penjahat yang terus memelihara asap di Riau maupun di bebeapa titik di provinsi lain. KontraS sendiri, menurut Haris, sudah dua kali mengirim surat meminta SP3 tersebut. Hal yang sama juga dilakukan LSM Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari).
Baca Juga:
"Namun surat KontraS dan Jikalahari tidak pernah dijawab. Jadi ini sama saja Kapolrinya ngomong apa, di bawahnya lain lagi. Menurut saya ada yang tidak sinkron di jajaran kepolisian," pungkasnya.
(riauterkini.com)
Baca Juga:
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komitmen membangun budaya hukum dan memperkuat integritas generasi muda terus digaungkan melalui Forum Mahasis
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Pekanbaru, kembali menggelar vaksinasi rabies gratis mulai awal A
Kesehatan
kabarmelayu.com,JAKARTA Sebuah tonggak penting dalam pengembangan literasi akademik dan inovasi berbasis pengalaman empiris tercatat di Au
Sastra
Oleh Bagus SantosoSECARA konsisten, Kabupaten Bengkalis menempatkan dirinya sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi regional dengan menyumba
Opini
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Inhil H.Herman bersama Unsur Forkopimda mendampingi Kapolda Riau dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Concon
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau memastikan tidak ada kebijakan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terhad
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III mencatat, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Riau saat ini dalam kond
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perusahaan industri siminta untuk memperhatikan keberadaan zona penyangga (buffer zone) dalam pengembangan kaw
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menggelar tablig akbar bertajuk Riau Bershalawat bersama tokoh ulama
Muslim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 25 pelajar, mahasiswa, dan guru asal Jepang turun langsung menanam pohon di kawasan Taman Hutan Raya Su
Lingkungan