Pandemi Covid-19, KPU Larang Perempuan Hamil Jadi Anggota KPPS

PEKANBARU - Komisi Pemiliham Umum (KPU) Riau tegaskan perempuan sedang hamil tidak boleh menjadi anggota Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada Serentak tahun 2020. 

Penegasan tersebut disampaikan Komisioner Koordinator Divisi SDM KPU Riau, Nugroho Noto Susanto, saat menggelar rapat koordinasi seleksi pembentukan KPPS kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020 di Riau. Rabu (30/9) di KPU Riau, Pekanbaru. 

Dimana menurut Nugroho, larangan terhadap orang hamil tersebut selain demi memaksimalkan kinerja KPPS juga menimbang kasus Covid 19 yang bisa membahayakan kepada pihak bersangkutan. Untuk itu seluruh KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada untuk bisa lebih selektif dalam merekomendasikan anggota KPPS. 

Baca Juga:

• Dalam Sepekan Polres Kuansing Musnah 16 Rakit PETI
• BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

"Penegasan itu juga sesuai arahan dari pusat terkait perubaha-perubahan dari yang sebelumnya," katanya. 

Selain itu, bagi masyarakat yang direkomendasikan menjadi anggota KPPS juga harus bisa dipastikan bebas dan tidak ada terlibat dari peserta Pilkada. Dimana selain itu juga di lengkapi dengan berkas - berkas pernyataan yang disertifikasi secara administrasi. 

Baca Juga:

• Tim Monitoring Lakukan Pengawasan dan Penertiban Lapas Pasir Pengaraian
• Jumat Barokah, Polres Kuansing Salurkan Sembako kepada Masyarakat

Begitu juga dengan kemampuam anggota yang betul-betul memiliki kemampuan untuk menjadi anggota KPPS. Karena untuk laporan KPPS saat ini juga menggunakan sistim elektronik yang harus bisa dipahami atau dilaksanakam oleh anggota KPPS.

"Saat ini untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara menggunakan elektronik atau yang lebih dikenal E-rekam. Maka itu anggota KPPS nya disyaratkan harus menguasai teknologi sesuai yag dimaksud," jelasnya. 

Lebih jauh Nugroho menyampaikan, terkait kondisi pandemi  Covid 19 saat ini pihaknya juga melakukan koordinasi dan sosialisasi pada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saat pemilihan. Dan sosiisasi itu  juga sudah di laksanakan di seluruh daerah dengan berbagai macam cara. Baik dengan melalui Media sosial (Medsos), Publikasi berita, maupun lansung tatap muka dengan masyarakat dengan cara mengunjungi masyarakat.

"Untuk sosialisasi ini sudah berjalan yang sampai pada pelosok-pelosok desa. Dan pada pelaksana juga sudah di koordinasikan untuk menyediakan peralatan dilokasi pemilihan," tuturnya. (MCR)

Dalam Sepekan Polres Kuansing Musnah 16 Rakit PETI

BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Tim Monitoring Lakukan Pengawasan dan Penertiban Lapas Pasir Pengaraian

Jumat Barokah, Polres Kuansing Salurkan Sembako kepada Masyarakat

BGS STC Tak Bisa Diperpanjang, Pedagang Tetap Bisa Menyewa

40 Daerah Kini Terhubung di Website Terintegrasi PWI