JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya meminta kepala daerah mengizinkan ASN menjadi panitia pemilu bukan untuk semua daerah, tapi hanya untuk daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T).
Hal ini disampaikan Tito usai kebijakan ASN menjadi panitia pemilu menuai polemik. Berdasarkan fakta lapangan, memang sulit mencari orang yang memenuhi syarat sebagai panitia pemilu di daerah 3T.
Di daerah-daerah itu, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memenuhi syarat hanya ASN. Karena itu, kepala daerah di wilayah 3T diminta memberikan izin kepada ASN untuk jadi panitia pemilu.
Baca Juga:
"Ini (ASN jadi panitia pemilu) sudah terjadi berulang-ulang, tapi tidak di semua wilayah. Khusus di wilayah yang memang dianggap tidak ada calon berkualitas memenuhi syarat, maka otomatis kita mengimbau kepala daerah untuk membantu dengan cara menugaskan ASN-nya jadi panitia," kata Tito dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
"Sekali lagi, (kepala daerah diminta mengizinkan ASN jadi panitia pemilu) di daerah tertinggal, terluar, terdepan," kata Tito menegaskan.
Baca Juga:
Kemendagri sebelumnya lewat Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tertanggal 30 Desember 2022, meminta kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota memberikan izin kepada ASN Pemda untuk mendaftar sebagai petugas badan ad hoc pemilu, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).
Sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 menolak ASN dijadikan panitia. Alasannya, ASN berpotensi tidak netral karena bisa dipengaruhi oleh kepala daerah atau pimpinan di instansinya. ASN jadi panitia pemilu dinilai juga melanggar UU ASN.
Ketika dikonfirmasi oleh Republika, KPU RI, Bawaslu RI, hingga KASN ternyata menyatakan ASN memang boleh menjadi panitia pemilu. Hanya saja, ASN harus cuti selama bertugas sebagai panitia pemilu.
Sumber: republika
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Warga Kota Pekanbaru, diimbau mewaspadai potensi bencana akibat fenomena El Nino ekstrem yang diperkirakan berlang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau kembali memindahkan 103 narapidana dari
Hukrim
kabarmelayu.comJAKARTA Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengenang Sekjen PWI Pusat, almarhum Zulmansyah Sekedang sebagai sosok yang tid
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Suasana duka masih terasa kental dalam tahlil hari ketujuh almarhum Zulmansyah Sekedang yang digelar Persatuan Wa
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho, Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam sektor
Pemerintahan
Sinkronkan Pelatihan Vokasi dengan Industri KEK, Kemnaker Siapkan 60 Ribu Kuota Pelatihan
Pemerintahan
kabarmelayu.comLAMPUNG Pertumbuhan ekonomi semua provinsi di Pulau Sumatera terus memperlihatkan geliat positif. Dengan segala kelebihann
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebija
Pemerintahan