Diduga Pj Bupati Kampar Tidak Netral, Dubalang Kampar Akan Adakan Aksi Damai

BANGKINANG, kabarmelayu.com - Diduga Pejabat Bupati Kampar tidak netral, memihak salah satu pasangan calon (Paslon), Dubalang Kampar akan adakan aksi damai di dua tempat, yakni di perkantoran Bupati Kampar dan di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir

Demikian dikatakan koordinator lapangan (Korlap) Aksi Damai Dubalang Kampar, Hendra, Selasa (3/1/17) di Bangkinang Kota. Menurutnya, aksi damai ini rencananya akan digelar besok Rabu tanggal 4 Januari hingga tanggal 10 januari 2017.

"Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Kampar dan anggota LSM Dubalang Kampar di wilayah Kabupaten Kampar untuk dapat merapatkan barisan demi tegaknya pesta demokrasi yang berkeadilan di kabupaten Kampar," katanya.

Baca Juga:

• PT. MUTU Diduga Rusak dan Timbun Anak Sungai, Kepala Adat Minta Pemerintah Turun
• Ini Paparan Cerdas Bupati Afni Soal Pencegahan Karhutla

Fenomena hari ini, telah terjadi pelanggaran amanat Undang Undang bahwasanya Pejabat Bupati harus bersikap netral tidak memihak salah satu paslon guna terciptanya situasi yang kondusif dalam perhelatan Pilkada Kampar 2017.

"Jika Pejabat Bupati Kampar hari ini mengkangkangi Undang Undang dan tidak netral maka berimbas terjadinya kegaduhan di Kabupaen Kampar," ujarnya.

Baca Juga:

• Konten Creator BangEvan Promosikan Wisata Bono, Ipda Vicki Rizky Sampaikan Pesan Kamtibmas
• Bupati Inhil Ajak Masyarakat Meneladani Keteladanan Para Ulama

Dengan situasi ini kita menghimbau kepada lapisan masyarakat dan Dubalang Kampar untuk mengutuk keras dugaan ini, "Mari kita bersama-sama turun ke jalan pada esok hari tanggal 4 Januari 2017 pukul 10.00 WIB, titik kumpul di Sekretariat Dubalang Kampar dengan estimasi massa sebanyak 5000 orang di kantor Bupati Kampar dan seribuan orang di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir," tukasnya.

Aksi damai ini digelar dengan beberapa tuntutan antara lain, pecat Pejabat Bupati Kampar karena tidak netral dalam menghadapi perhelatan Pilkada Kampar 2017, Jangan aktifkan Kepala Desa yang terlibat masalah dan APBD yang berpihak kepada masyarakat jangan dihapuskan seperti, pendidikan gratis, berobat gratis, honor guru PDTA, TPP PNS dan lainnya yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar masyarakat, terangnya. (rec)

 

PT. MUTU Diduga Rusak dan Timbun Anak Sungai, Kepala Adat Minta Pemerintah Turun

Ini Paparan Cerdas Bupati Afni Soal Pencegahan Karhutla

Konten Creator BangEvan Promosikan Wisata Bono, Ipda Vicki Rizky Sampaikan Pesan Kamtibmas

Bupati Inhil Ajak Masyarakat Meneladani Keteladanan Para Ulama

Gantikan Irjen Herry Heryawan, Irjen Arman Achdiat Jabat Kapolda Riau

IKWI Riau Gandeng Rumah Sehat Segar Jakarta Gelar Bakti Sosial