Hadapi Pilkada, Tapal Batas Dinilai Rawan Penggelembungan Suara

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Jelang pesta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru dan Pilkada Kabupaten Kampar yang dilakukan secara bersamaan, DPRD mengingatkan persoalan yang rentan terjadi yakni persoalan tapal batas.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Hotman Sitompul mengaku persoalan tapal batas Pekanbaru menurutnya memang harus diperjelas jelang Pilkada serentak.  Hal ini kerap menjadi konflik dan permasalahan yakni soal tapal batar, artinya perlu diselesiakan Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Pemko bersama SKPD terkait harus meninjau kembali tapal batas jelang Pilkada, sebagaimana kita ketahui maslah tapal batas rawan jelang Pilkada," ujarnya.

Baca Juga:

• Sempat Menghilang, Bupati dan Sekda Kuansing Tiba di Gedung Merah Putih KPK Malam Ini
• Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino

Terkait penyelesaian tapal baras antara Pekanbaru dan Kambar sudah bebrapaka kali dilakukan pembahasan digedung rakyat Kota Pekanbaru bersama instansi pemerintah yang menangani.

"Bahkan kita sudah undang, yang namanya tim penyelesaian tapal batas," ungkapnya.

Baca Juga:

• KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT di Kuansing, Bupati dan Sekda Masih Menghilang
• 41.578 Personel Polri Naik Pangkat, 87 Perwira Tinggi

Ditambahkannya, pembahasan terkait tapal batas perlu dilakukan. Dimana nanti akan dipaparkan masalah tapal batas jelang pillkada, karena daerah-daerah perbatasan bisa menimbukan konflik juka tidak segera disikapi.

"Permasalahan ya tentu seputar penggelembungan suara, mobilisasi massa dan lain sebebagainya. Hal ini seharunya yang menjadi perhatian bersama," terangnya.

Terkait tapal batas, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat, termasuk dengan KPU Pusat. Sebagaimana imbauan mereka, Pemko diminta untuk mengantisipasi permasalahan tapal batas.

"Kita juga mengusulkan kepada Mendagri selama pemilukada dilaksanakan, penerapan Permendagri no 18 tahun 2015 itu ditunda dulu, supaya pelaksanaan Pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan DPP sebelumnya saja," terangnya. (eza)

Sempat Menghilang, Bupati dan Sekda Kuansing Tiba di Gedung Merah Putih KPK Malam Ini

Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT di Kuansing, Bupati dan Sekda Masih Menghilang

41.578 Personel Polri Naik Pangkat, 87 Perwira Tinggi

Kinerja Polda Riau Jadi Modal Penting Dukung Iklim Investasi

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar