OPD Pemprov Riau Diminta Antisipasi Risiko Peretasan Sistem

kabarmelayu.com,PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (9/11/2026).

Langkah ini diambil guna memperkuat kesiapan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang terintegrasi sekaligus melindungi ekosistem digital daerah dari ancaman siber.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa penerapan teknologi digital telah membawa perubahan nyata dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pelayanan publik. Saat ini Pemprov Riau telah membangun fondasi ekosistem digital daerah, salah satunya melalui implementasi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan kerja dinas.

Baca Juga:

• Pemko Pekanbaru Bentuk 2 OPD Baru, Aktif Tahun Depan
• Bangun Generasi Tanggap Bencana, Damkar Pekanbaru Edukasi Siswa SMKF IKASARI

Guna memastikan keandalan sistem pertahanan digital dari potensi peretasan, Pemprov Riau secara berkala juga telah menjalani serangkaian proses asesmen keamanan yang dikoordinasikan langsung bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain di tingkat provinsi, seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau dilaporkan telah terhubung sepenuhnya dalam jaringan pengamanan siber terpadu.

"Pemprov Riau sudah 100 persen terintegrasi dan teregistrasi seluruh kabupaten/kotanya untuk pengamanan siber. Ini menjadi bagian dari upaya kita memperkuat pertahanan sistem pemerintahan digital," kata Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi, dalam sambutannya saat membuka kegiatan.

Baca Juga:

• Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Sosialisasikan Penerimaan Prajurit TNI AD kepada Siswa
• Pengabdian Masyarakat, Mahasiswa UHTP Kelompok 3 Edukasi Warga Tentang Bahaya Asap Rokok

Syahrial Abdi melanjutkan, akselerasi pemanfaatan teknologi di sektor pemerintahan juga membawa konsekuensi berupa tingginya potensi risiko ancaman siber yang bersifat destruktif. Beberapa ancaman nyata yang berpotensi terjadi di antaranya kejahatan pencurian data pribadi, kebocoran dokumen internal rahasia, penipuan elektronik, hingga peretasan akses sistem utama.

Ancaman siber yang tidak diantisipasi secara dini dinilai berpotensi fatal karena dapat melumpuhkan operasional roda pemerintahan serta meruntuhkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat pada setiap alur proses digitalisasi.

Pemprov Riau menargetkan kesiapan penuh menuju transformasi total pemerintahan digital secara menyeluruh dapat terwujud pada tahun 2027 mendatang. Target jangka panjang tersebut wajib ditopang oleh kesiapan infrastruktur teknologi yang tangguh, sistem pertahanan terpadu, serta keandalan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman dan kesepahaman yang sama dalam menjaga keamanan informasi serta mendukung transformasi digital di lingkungan Pemprov Riau," ujar Syahrial Abdi.

Pemko Pekanbaru Bentuk 2 OPD Baru, Aktif Tahun Depan

Bangun Generasi Tanggap Bencana, Damkar Pekanbaru Edukasi Siswa SMKF IKASARI

Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Sosialisasikan Penerimaan Prajurit TNI AD kepada Siswa

Pengabdian Masyarakat, Mahasiswa UHTP Kelompok 3 Edukasi Warga Tentang Bahaya Asap Rokok

Kejari Kuansing Gelar Kampanye Antikorupsi

Satgas PKH Taja Sosialisasi di Inhil, Tegaskan Fokus Penertiban Korporasi