Presidential Threshold Disebut Jadi Skenario untuk Pertahankan Kekuasaan

JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menyampaikan bahwa ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tidak lepas dari skenario partai politik besar untuk mempertahankan kekuasaannya.

Menurut Sunanto, presidential threshold 20–25 persen adalah jurus jitu pihak tertentu untuk mencegal seseorang berkompetisi di Pilpres 2019. Dengan demikian secara otomatis partai besar akan leluasa merebut kembali kekuasaan.

"Presidential threshold sebagai bagian dari skenario pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Menjegal seseorang atau masyarakat untuk mencalonkan," ujar Sunanto kepada Okezone, Sabtu (15/7/2017).

Baca Juga:

• Tim Gabungan Pekanbaru Siap Siaga Hadapi Karlahut
• Panglima TNI Terima Kunjungan Silaturahmi 76 Paskibraka 2026

Dikatakan Sunanto, sikap pemerintah yang bersikukuh dengan presidential threshold 20–25 persen terkesan politis, bukan untuk kepentingan publik. Pemerintah pun dinilai sedang menjalankan skenario untuk mempertahankan kekuasaan.

"Kita juga sudah memberikan masukan, anggapan paling besar (pemerintah) menjadi lembaga politik. Pemerintah ini bukan lembaga pengayom masyarakat dan penegakan aturan main yang sudah diputuskan," pungkasnya.

Baca Juga:

• Bupati Inhil Terima Penghargaan Terbaik II IRH dari Kanwil Kemenkum Riau
• Pemko Pekanbaru Upayakan Hibah Aset Eks Caltex Rumbai

 

(han/okezone)

Tim Gabungan Pekanbaru Siap Siaga Hadapi Karlahut

Panglima TNI Terima Kunjungan Silaturahmi 76 Paskibraka 2026

Bupati Inhil Terima Penghargaan Terbaik II IRH dari Kanwil Kemenkum Riau

Pemko Pekanbaru Upayakan Hibah Aset Eks Caltex Rumbai

Pacu Jalur Tepian Narosa 2026 Resmi Digelar

857 Personel Gabungan Amankan Festival Pacu Jalur 2026