PEKANBARU, Kabarmelayu.com - Tingginya tunggakan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pekanbaru akibat sebagian LPJU yang terpasang tidak di meterisasi hingga sebabkan tunggakan LPJU semakin membengkak.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril SH memberikan solusi penghematan terhadap LPJU yang terpasang saat ini. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru perlu membuat kebijakan untuk memeterisasi listrik pada LPJU tahun 2017.
"Untuk Pekanbaru LPJU sampai saat ini belum menggunakan meterisasi oleh pihak Pemko Pekanbaru. Hal inilah yang membuat pemborosan anggaran untuk pembayaran listrik terutama untuk Lampu Penerangan Jalan Umum," kata Roni ketika dikonfirmasi, Kamis (29/9/16).
Baca Juga:
Roni Amril membeberkan, saat ini baru zona satu di wilayah Kecamatan Tampan yang menggunakan meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Pada zona dua, tiga dan empat hingga kini belum menggunakan meterisasi.
"Memang belum ada anggaran yang diperuntukan untuk meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum. Untuk itu nantinya kita dari Komisi IV DPRD kota Pekanbaru akan mengusulkan ke Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru supaya menganggarkan untuk meterisasi pada 2017," jelas Roni.
Baca Juga:
Dengan adanya program meterisasi terhadap Lampu Penerangan Jalan Umum ini, Roni menambahkan paling tidak pemerintah kota Pekanbaru bisa berhemat dalam pembayaran listrik. Biasanya pembayaran listrik mencapai Rp72 Miliar setiap tahunnya.
"Paling tidak dengan menggunakan meterisasi listrik, pembayaran listrik LPJU bisa hemat 50 persen dan ditambah lagi dengan menggunakan lampu hemat energi," sebut Roni.
Roni mengingatkan kedepan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru harus memiliki program bagaimana anggaran untuk pembayaran listrik LPJU bisa berkurang.
"Kalau semua zona sudah memakai meterisasi, pemakaian daya listrik LPJU bisa terukur sehingga tidak lagi terjadi pemborosan anggaran untuk pembayaran listrik Lampu Penerangan Jalan Umum," bebernya. (rec)
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Si
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan personel Polri
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau Zulkifli Syukur hadir pada kegiatan Doa Bersama Lintas Agama
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Pengadilan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristet dan Teknologi (
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi peran Tim Penggerak (TP) PKK yang dinilai aktif membantu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang juga Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) In
Pemerintahan
Polda Riau Gelar Doa Bersama Lintas Agama Sambut Hari Bhayangkara ke80 2026
TNI/Polri
Lahan Ketahanan Pangan Polsek Kandis Terus Berkembang, Harapan Nyata Kelompok Tani Ayu Makmur
Lingkungan