PEKANBARU, kabarmelayu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau akan melakukan mediasi terkait sengketa yang terjadi antara Pasangan Bakal Calon (Pasbalon) Wakil Wali Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah (SUA) dan KPU Kota Pekanbaru.
Mediasi nanti akan menghadirkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, terkait polemik tes kesehatan jasmani dan rohani yang mencuat dan menyatakan SUA dinyatakan disabilitas sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Wali Kota ataupun Wakil Wali Kota Pekanbaru.
"Segera mungkin melakukan sidang mediasi dengan mengahdirkan Panwas dan Bawaslu setelah ini (hasil rapat)," kata Ketua KPU Provinsi Riau, Nurhamin, usai melakukan rapat tertutup bersama tim RSUD Arifin Achmad dan KPU Kota Pekanbaru, Senin, (3/10/16) siang.
Baca Juga:
Dia menyebutkan bahwa dari hasil rapat yang telah ditelaah oleh pihaknya berkaitan dengan materi (tes kesehatan) yang ada, KPU Provinsi Riau, dalam hal ini tidak dapat memutuskan. Sebab, KPU harus melakukan tahapan yang saat ini telah berjalan.
"Putusan dari mediasi ini kita (KPU) siap untuk memperbaikinya. Tanpa merugikan pihak manapun dan sesuai prosedural formil kita penuhi," ungkapnya.
Baca Juga:
Selain itu, dalam mediasi ini, divisi hukum dari KPU, akan dihadirkan termasuk pengacara dan Pasbalon dalam sidang sengketa yang dilakukam oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru.
"Segera mungkin. Persoalannya ada persepsi yang dimunculkan terkait sengeta perselisihan antara penyelenggara dan peserta," terangnya.
Ditanya adanya keteledoran pihak KPU Kota Pekanbaru karena mengumumkan hasil tes kesehatan yang bersifat privacy dan menggelar konferensi pers secara terbuka sehingga mencuat ke masyarakat, Nurhamin, membantahnya. Dia menyebut bahwa KPU Kota Pekanbaru, dalam proses pekerjaan yang dilakukannya sudah dalam kapasitas yang baik dan benar.
"Saya kira kita tidak bisa menilai persoalan itu, tentu saja ada hal yang mendalam (dikaji). Sampai hari ini sudah cukup bagus, dan soal konferensi pers itu kita nilai dulu seperti apa yang salah, nanti akan kita lihat," jelasnya.
Mengenai adanya surat jawaban penegasan dari pengacara soal tes kesehatan SUA, KPU membenarkan bahwa surat tersebut telah diberikan kepada calon.
"Itu surat jawaban dari pengacara. Dan itu semua sudah dibedah. Karena ini masuk objek sengketa, proses mediasi nanti akan kita buat berita acaranya. Kita tidak bisa mengumumkan sekarang karena melanggar kode etik putusan yang kami buat," tukasnya. (rec)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Si
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan personel Polri
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau Zulkifli Syukur hadir pada kegiatan Doa Bersama Lintas Agama
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Pengadilan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristet dan Teknologi (
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi peran Tim Penggerak (TP) PKK yang dinilai aktif membantu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang juga Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) In
Pemerintahan