Ombudsman RI menilai adanya maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Pasalnya banyak petugas KPPS yang meninggal dunia disebabkan banyak faktor dan salah satunya berkaitan dengan prosedur perekrutan.
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menjelaskan dalam memberikan pembekalan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara, petugas KPPS tidak mengetahui resiko yang akan didapatkan.
"Kalau dari segi Ombudsman sebetulnya negara melakukan maladministrasi, yakni merekerut orang untuk bekerja membantu negara, tetapi si orang ini tidak diberitahu sebetulnya bebannya berat," ujar Adrianus dalam sebuah diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Mei 2019.
Baca Juga:
Adrianus mengungkapkan jika sebelumnya diberitahu mengenai resiko yang akan didapatkan, akan banyak orang yang mempertimbangkan tugas tersebut. Akan banyak orang yang menyesuaikan dengan kondisi kesehatannya.
"Sepertinya yang menjadi korban meninggal dunia adalah orang awam yang tidak tahu resikonya," katanya.
Baca Juga:
Sementara itu, peneliti Formappi Licius Karus menyayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut. Padahal KPU pernah menyatakan kejadian meninggalnya petugas KPPS juga pernah terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.
"KPU bilang ini bukan fenomena baru, lalu kenapa tidak dilakukan pengkajian yang lebih dalam agar tidak terjadi lagi?," katanya di lokasi yang sama.
Licius menuturkan politikus saat ini juga harus lebih berempati terhadap peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS dengan tidak menyebar ketidakpercayaan. Apalagi banyak politikus yang mempolitisasi fenomena itu.
Seperti diketahui, data terbaru Kementerian Kesehatan menyebutkan pasca Pemilu 2019, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.
Jumlah korban yang sakit dan meninggal dunia tersebut merupakan hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei.
(viva.co.id)
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri
kabarmelayu.comPEKANBARU Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) Pimpinan Wilayah &039Aisyiyah (PW &039Aisyiyah) Riau sukses menyeleng
Parlemen