Sempat Menghilang, Bupati dan Sekda Kuansing Tiba di Gedung Merah Putih KPK Malam Ini
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Meski di webside kekinian resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dari 10 bakal calon (Balon) yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru 9 diantaranya tercatat sudah melaporlan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaan Negara (LHKPN) dan satu calon yang saat ini menjabat Walikota Pekanbaru ternyata tidak masuk di daftar LHKP yang ditayangkan di webside KPK RI.
Sesuai aturan KPU Pekanbaru, bahwa LHKPN masuk dalam syarat pencalonan bakal calon (Balon) Walikota Pekanbaru penyelenggaraan Pilkada 2016-2021 yang mengacu pada PKPU nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
Tertuang di pasal 42 berkaitan dengan dokumen persyaratan calon ayat L, surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 1.
Baca Juga:
Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Pekanbaru bidang teknis dan penyelenggaraan Pilkada Pekanbaru, Mai Andri mengaku telah menerima bukti resi dan tanda terima LHKPN dari balon Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT.
"Ada resi yang kita terima, dan semua calon sudah melengkapinya tanggal 4 Oktober 2016 kemarin," kata Mai Andri ketika dikonfirmasi dikantornya, kemarin.
Baca Juga:
Ketika didesak untuk membuka guna memastikan masuknya LHKPN, Firdaus ST MT, Mai Andri mengelak dan tidak mau membuka bukti resi yang diterimanya.
"Jika tidak ada izin dari balon, KPU tidak bisa membukanya. Yang jelas kita telah menerima bukti LHKPN balon Firdaus ST MT," ungkapnya singkat. (rec)
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Si
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat ke dan dalam golongan personel Polri
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau Zulkifli Syukur hadir pada kegiatan Doa Bersama Lintas Agama
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Pengadilan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristet dan Teknologi (
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi peran Tim Penggerak (TP) PKK yang dinilai aktif membantu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang juga Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) In
Pemerintahan
Polda Riau Gelar Doa Bersama Lintas Agama Sambut Hari Bhayangkara ke80 2026
TNI/Polri
Lahan Ketahanan Pangan Polsek Kandis Terus Berkembang, Harapan Nyata Kelompok Tani Ayu Makmur
Lingkungan