Cegah Money Politic, Bawaslu Siapkan 10 Kader dan 1 Posko Setiap Desa.

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Guna mencegah money politic pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 mendatang Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Dr. Gunawan Suswantoro menyampaikan hal tersebut saat hadir dan memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Peningkatan Kualitas SDM dalam rangka pengelolaan Keuangan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, di Hotel Grand Elite Pekanbaru, Kamis, 21 November 2019. 

Bawaslu RI  merencanakan pada setiap desa minimal memiliki 10 (sepuluh) orang kader demokrasi, dan ini merupakan salah satu rencana strategis Bawaslu RI untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat perdesaan tentang kepemiluan.

“PPL dan PTPS bisa kita jadikan kader demokrasi desa, dan nantinya kita akan deklarasikan secara nasional.” Ucap Gunawan.

Baca Juga:

• PSPS Curi Tiga Poin dari Semen Padang FC
• Ditreskrimsus Polda Riau Selidiki Dugaan Penimbunan 69,2 Ton Pupuk Diduga Bermasalah Temuan Personil Deninteldam XIX/Tuanku Tambusai

Gunawan menambahkan, kedepannya kader-kader demokrasi desa tidak hanya untuk mengawasi Pemilu saja, tetapi juga bisa sebagai kader penangkalan radikalisme, kader untuk Implementasi Pancasila dan kader sadar hukum. 

Untuk merealisasikan hal ini, Bawaslu RI akan bersinergi dengan instansi-instansi, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasil (BPIP) maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam).

Baca Juga:

• Resmi Jadi Kapolda Riau, Irjen Arman Achdiat Bawa Misi Polisi Berempati dan Peduli
• Dilantik Jadi Kabaharkam Polri, Komjen Herry Heryawan Bicara Amanah dan Pengabdian

Untuk menjalankan program ini, Gunawan mengharapkan komitmen dan kerja sama jajaran pengawas Pemilu, dan berpesan agar menjaga nama baik Bawaslu sampai kapanpun.

Sementara itu Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan menambahkan, di Riau kita berencana akan menghadirkan 1 (satu) posko pengawas Pemilu di setiap desa.  

Ia menjelaskan, nantinya posko pengawas Pemilu dijadikan sebagai tempat bertanya bagi masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 9 (sembilan) kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

“Saya berencana, menghadirkan minimal 1 (satu) posko pengawas Pemilu di setiap desa sebagai  pusat informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan aturan, regulasi dan perundang-undangan pada Pilkada 2020 nanti.” katanya usai memberikan sambutan.

Kegiatan ini diikuti oleh 80 (delapan puluh) peserta, terdiri dari Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Koordinator Sekretariat dan staf. Sedangkan narasumber pada kegiatan ini yaitu Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Riau, Kabag Keuangan Bawaslu RI, Kepala Sekretariat Bawaslu Riau, Kepala Kanwil DJP Riau, dan Kepala KPPN Pekanbaru.(rls)

PSPS Curi Tiga Poin dari Semen Padang FC

Ditreskrimsus Polda Riau Selidiki Dugaan Penimbunan 69,2 Ton Pupuk Diduga Bermasalah Temuan Personil Deninteldam XIX/Tuanku Tambusai

Resmi Jadi Kapolda Riau, Irjen Arman Achdiat Bawa Misi Polisi Berempati dan Peduli

Dilantik Jadi Kabaharkam Polri, Komjen Herry Heryawan Bicara Amanah dan Pengabdian

Kemkomdigi Minta Operator Seluler Optimalkan Perlindungan Sisa Kuota

Kelangkaan Solar Subsidi di Riau Berkepanjangan, LAMR Dorong Dibentuknya Tim Terpadu