Pendirian Tempat Ibadah tak Perlu Rekomendasi FKUB, MUI tak Mau Gegabah

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar mengaku belum mendapatkan informasi utuh terkait pencabutan syarat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendirikan tempat ibadah. Pihaknya tidak mau gegabah menyikapi wacana ini.

"MUI belum bisa bersikap karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh dari Kemenag. Ini kan harus dibahas dan dikaji terlebih dahulu," ujar Kiai Anwar Iskandar di Jakarta, Kamis (7/8/2024).

Menurut Kiai Anwar Iskandar, penjelasan utuh dari Kemenag sangat diperlukan sehingga MUI bisa menyikapi penghapusan syarat FKUB ini.

Baca Juga:

• Dinilai Terafiliasi Wahabi, GP Ansor Inhil Tolak Peningkatan Status Surau di Sungai Beringin
• Peletakan Batu Pertama Masjid Al Kautsar, Panglima TNI Dorong Penguatan Nilai Keagamaan dan Kebersamaan Masyarakat

"Kan perlu dijelaskan. Apa misalnya manfaat dan mudharatnya jika hal itu dicabut. Mungkin yang menolak ini karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh terkait hal ini," ucap Kiai Anwar Iskandar.

Dia pum berpesan agar hal-hal yang sensitif dan menyentuh langsung masalah keumatan seperti ini, bisa disosialisasikan terlebih dahulu sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak.

Baca Juga:

• Bupati Kasmarni Terima Penghargaan Menteri Agama atas Program Masjid Ramah Pemudik
• Lantik 215 Kepala Sekolah, Bupati Kasmarni Tegaskan Zero Tolerance Terhadap Pungli PPDB

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan perubahan signifikan dalam prosedur perizinan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Dalam pernyataannya pada acara dialog kebangsaan dan rapat kerja nasional Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira) di Jakarta padw Sabtu (3/8/2024), Gus Yaqut menyampaikan bahwa perizinan tersebut nantinya hanya perlu diajukan ke Kementerian Agama (Kemenag), tanpa memerlukan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Langkah ini, menurut Gus Yaqut, diambil untuk memudahkan proses perizinan pendirian rumah ibadah. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan mempermudah masyarakat dalam mendirikan tempat ibadah.

"Perizinan cukup diajukan ke Kemenag, tidak perlu rekomendasi dari FKUB," ujar dia.

Gekira, ormas yang berada di bawah naungan Partai Gerindra, menjadi tuan rumah acara tersebut. Kehadiran Yaqut dalam acara ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap ormas-ormas keagamaan dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia. Yaqut juga menyampaikan bahwa aturan baru ini akan diberlakukan setelah adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah.

Dinilai Terafiliasi Wahabi, GP Ansor Inhil Tolak Peningkatan Status Surau di Sungai Beringin

Peletakan Batu Pertama Masjid Al Kautsar, Panglima TNI Dorong Penguatan Nilai Keagamaan dan Kebersamaan Masyarakat

Bupati Kasmarni Terima Penghargaan Menteri Agama atas Program Masjid Ramah Pemudik

Lantik 215 Kepala Sekolah, Bupati Kasmarni Tegaskan Zero Tolerance Terhadap Pungli PPDB

Bupati Kukuhkan Kepengurusan FPK dan FKUB Inhil 2025-2030, Wujudkan Sinergitas dalam Keberagaman

Jumat Mendatang Pemprov Riau Gelar Doa Bersama Lintas Agama dan Sholat Gaib untuk Korban Bencana Sumatera