Pemekaran 30 Desa Persiapan Di Rohul Tengah Diajukan Ke Pemprov Riau

PS.PANGARAIAN, kabarmelayu.com - Proses pemekaran 30 desa persiapan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sudah diajukan ke Pemerintah Provinsi Riau.

Ketua DPRD Kabupaten Rohul Kelmi Amri SH mengatakan pemekaran desa merupakan keinginan Pemkab Rohul yang didahului dengan pembentukan sekira 30 desa persiapan.

Diakui Kelmi, Pemkab Rohul sudah menyurati Pemprov Riau, dalam hal ini Gubernur Riau meminta nomor registrasi tentang Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemekaran Desa atau Desa Persiapan.

Baca Juga:

• Pasca Karhutla, BPBD PK Riau dan Pekanbaru Sisir Lahan Bekas Terbakar
• Harga Cabai Pekanbaru Makin 'Pedas', Pemko Usul Subsidi Angkutan

Dua hari lalu, ungkap Kelmi, dirinya sudah bertemu langsung dengan Kepala Biro Tapem Riau dan bertemu Sekretaris BPMP Bangdes Provinsi Riau.

"Setelah kita cek surat ke sana ternyata surat yang masuk melalui Biro Umum ini belum diteruskan ke Biro Tapem, Biro Hukum maupun BPMP Bangdes untuk diharmonisasi," ungkap Kelmi.

Baca Juga:

• Perlebar 3 Ruas Jalan Pekanbaru, Wako Agung Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto
• Bupati Inhil H. Herman Dorong Pembina Pramuka Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman

Mantan Ketua KNPI Rohul ini mengharapkan Pemprov Riau serius mengurusi pemekaran desa, karena sebagai sebuah kebutuhan dalam rangka memperpendek pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan kepada masyarakat.

Kelmi mengapresiasi semangat Pemkab Rohul yang sudah menuntaskan verifikasi secara administratif dan teknis, sesuai tahapan yang harus dilakukan ke Pemprov Riau.

"Harapan kita ya sebagai mewakili masyarakat dari lembaga DPRD agar Pemprov Riau juga menganggap masalah ini serius bagi Rokan Hulu," harap Kelmi.

Hasil berjumpa dengan Biro Tapem dan BPMP Bangdes Provinsi Riau, Kelmi mengaku juga sudah menyampaikan hasilnya ke Bupati Rohul H. Suparman S.Sos, M.Si.

"Saya berharap ini (pemekaran desa) betul-betul dikawal, dan saya yakin dalam waktu dekat tahapan ini akan selesai jika memang provinsi memahami ini sebagai semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu," ujarnya.

Kelmi mengatakan setelah nomor registrasi keluar, maka Pemkab Rohul harus menunjuk atau mengangkat Penjabat Kades yang akan dimekarkan‎ dari unsur pegawai negeri sipil yang memahami tentang tata kelola pemerintahan.(Adv/ys)

Pasca Karhutla, BPBD PK Riau dan Pekanbaru Sisir Lahan Bekas Terbakar

Harga Cabai Pekanbaru Makin 'Pedas', Pemko Usul Subsidi Angkutan

Perlebar 3 Ruas Jalan Pekanbaru, Wako Agung Apresiasi dan Ucapkan Terimakasih Kepada Plt Gubri SF Hariyanto

Bupati Inhil H. Herman Dorong Pembina Pramuka Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman

Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

Polsek Cerenti Musnahkan Rakit PETI