Efek Corona, Pengusaha Minta Harga BBM, Listrik dan Gas Turun

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan gas untuk industri. Masalahnya, tingginya harga ketiga komoditas itu dinilai memberatkan dunia usaha di tengah pandemi virus corona.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan penyebaran virus corona telah menurunkan daya saing industri nasional. Hal ini karena permintaan barang, baik di dalam negeri maupun luar negeri turun.

"Tingginya harga BBM di Indonesia sebagai bahan baku utama industri menjadikan rendahnya daya saing bagi industri nasional. Terlebih harga minyak dunia juga telah mengalami penurunan di bawah US$20 per barel di tengah pandemi virus corona," papar Hariyadi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/5).

Baca Juga:

• Empat Murid UPT SDN 024 Tarai Bangun Wakili Kampar Pada O2N Tingkat Provinsi Riau 2026
• Bupati Afni Masuk Potret Ekspedisi 22 Sosok Reset Indonesia

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan keberlangsungan dunia usaha agar ekonomi domestik tak semakin terpuruk akibat pandemi virus corona. Jika industri anjlok, maka dampaknya semakin negatif untuk ekonomi dalam negeri.

"Keberlangsungan usaha dapat diupayakan, salah satunya dengan menurunkan harga BBM industri sebagai efisiensi produksi," terang Hariyadi.

Baca Juga:

• Polda Riau Raih Penghargaan Tertinggi Nugraha Sakanti dari Presiden
• Kasus Kematian Perempuan di Kandis Diusut Intensif, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan

Selain itu, Hariyadi juga menyoroti tarif premium listrik yang dibebankan penuh kepada dunia usaha. Padahal, sejumlah industri saat ini belum beroperasi 100 persen.

Oleh karena itu, Apindo mengusulkan agar pemerintah menghapus biaya rekening minimum pemakaian listrik 40 jam menyala, termasuk untuk pelanggan industri premium 235 jam yang menyala selama masa pandemi virus corona. Selain itu, pengusaha juga meminta agar pemerintah menghapus mekanisme tagihan minimum gas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

"Penghapusan mekanisme tagihan minimum gas akan sangat meringankan beban biaya industri, mendapatkan fleksibilitas untuk membayar energi sesuai dengan konsumsi gas yang mengikuti pemakaian dalam proses manufaktur," jelas dia.

Usulan lainnya, antara lain penundaan pembayaran 50 persen tagihan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN hingga Desember 2020 dengan jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan dan penghapusan denda keterlambatan.

Selanjutnya, Apindo mendorong agar pemerintah segera mengimplementasikan penurunan harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) untuk seluruh sektor industri menjadi US$6 per MMBTU. Saat ini, hanya tujuh industri yang mendapatkan fasilitas penurunan harga gas. Artinya, sebagian besar industri masih membayar gas dengan harga tinggi.

"Lalu pengenaan tagihan gas seharusnya juga disesuaikan dengan konsumsi industri, bukan kontrak yang berlaku. Kami berharap pemerintah membebaskan biaya minimum untuk gas karena industri saat ini mengalami kesulitan yang luar biasa di masa pandemi," pungkas Hariyadi.

(CNNIndonesia.com)

Empat Murid UPT SDN 024 Tarai Bangun Wakili Kampar Pada O2N Tingkat Provinsi Riau 2026

Bupati Afni Masuk Potret Ekspedisi 22 Sosok Reset Indonesia

Polda Riau Raih Penghargaan Tertinggi Nugraha Sakanti dari Presiden

Kasus Kematian Perempuan di Kandis Diusut Intensif, Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan

PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.