Ketua BPK RI Sampaikan Upaya Penanganan Permasalahan Anggaran PC-PEN

PEKANBARU - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna menyampaikan ada beberapa upaya penanganan permasalahan yang berkenaan anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Menurutnya berdasarkan pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap 27 kementerian lembaga, 204 pemerintah daerah, 10 BUMN  dan badan lainnya. Maka terdapat  hasil pemeriksaan PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai 2,94 triliun yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern.

Selanjutnya, juga hasil pemeriksaan ditemukan 700 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi, keekonomian, efesien dan  efektivitas dalam pemeriksaan PC-PEN selama Tahun 2020 tersebut.

Baca Juga:

• Pemkab Bengkalis Gelar Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies 2026
• Dapat Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden, Kapolda Riau Disambut Antusias Personel dan Ratusan Masyarakat

Untuk itu, mengatasi permasalahan tersebut BPK telah memberikan rekomendasi antara lain agar pemerintah menetapkan grand design rencana kerja satuan tugas penanganan COVID-19  yang jelas dan terukur.

"Pemerintah juga harus menyusun kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19," katanya saat workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh BPK RI secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga:

• Menjaga Harapan dari Hamparan Jagung, Bhabinkamtibmas Teluk Meranti Kawal Ketahanan Pangan
• Empat Murid UPT SDN 024 Tarai Bangun Wakili Kampar Pada O2N Tingkat Provinsi Riau 2026

Selain itu, upaya penanganan selanjutnya memprioritaskan kebutuhan anggaran untuk PC-PEN menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif dan melakukan perencanaan pemenuhan distribusi serta pelaporan distribusi alat kesehatan.

Kemudian melakukan pengujian kewajaran harga yang disampaikan dan validasi pemuktahiran data penerima bantuan  by name by address.

Menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana penerima akhir dan meningkatkan pengawasan, serta pengendalian serta proses indikasi kerugian negara dan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kita menghadapi situasi yang luar biasa oleh karena itu BPK mendukung sepenuhnya upaya pemerintah yang merespon situasi ini dengan langkah luar biasa," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengatakan bahwa BPK mengingat sejak awal ada resiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi sekaligus memulihkan ekonomi nasional dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif.

"Maka BPK melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah hal ini untuk wujudkan sinergis good government akuntabilitas untuk semua sejalan dengan berupaya sendi tata kelola budaya yang adaptif yang kondusif," tutupnya. (MC)

Pemkab Bengkalis Gelar Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies 2026

Dapat Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden, Kapolda Riau Disambut Antusias Personel dan Ratusan Masyarakat

Menjaga Harapan dari Hamparan Jagung, Bhabinkamtibmas Teluk Meranti Kawal Ketahanan Pangan

Empat Murid UPT SDN 024 Tarai Bangun Wakili Kampar Pada O2N Tingkat Provinsi Riau 2026

Bupati Afni Masuk Potret Ekspedisi 22 Sosok Reset Indonesia

Polda Riau Raih Penghargaan Tertinggi Nugraha Sakanti dari Presiden