Wamen Keuangan Setujui Riau Usulkan Dana Bagi Hasil Pajak Perkebunan Sawit

PEKANBARU - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyetujui usulan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak perkebunan sawit di Riau. Usulan itu sebelumnya disampaikan Gubernur Riau Syamsuar ke Kementerian Keuangan.

"Iya tadi salah satu yang kita bahas soal DBH sawit dengan Pak Gubernur Riau. Jadi, saat ini (DBH Sawit) masih dalam pembahasan dengan DPR," ujar Suahasil kepada wartawan, usai rapat dengan Syamsuar di kediaman dinas Gubernur Riau, Senin (1/11/2021) malam.

Nazara menyampaikan, Kemenkeu sedang melakukan penghitungan terkait aspirasi dari daerah. Dia juga mengakui saat ini harga sawit sedang fluktuasi meski cenderung naik setahun belakangan ini.

Baca Juga:

• Kapolres Pelalawan Pimpin Anev Penanggulangan Bencana Karhutla di Kerumutan
• Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Keluhkan Jalan Poros Dusun 4 Portal Kecamatan XIII Koto Kampar yang Rusak Parah

"Harga CPO minyak sawit tinggi, tapi kita juga pernah lihat harga CPO rendah. Ya tentu kita lihat, karena kalau tinggi seakan-akan ini menarik untuk semua orang," jelas Nazara.

Rencana DBH sawit memerlukan adanya regulasi khusus untuk bisa sama-sama mencicipi pajak hasil minyak tersebut. Karena itu, pada Selasa (2/11/2021) Kemenkeu dan DPR RI akan rapat membahas DBH tersebut.

Baca Juga:

• Berjibaku Melawan Karhutla di Kerumutan, Tim Gabungan Bangun Embung, Penyekatan dan Water Bombing
• Luruskan Informasi, Pengawas dan Tim Ahli Koperasi JMB Tegaskan Pertemuan di Kantor Camat Adalah Rapat Koordinasi

Nazara tak ingin ada resiko keuangan baik di pusat maupun daerah setelah ada DBH sawit. Sehingga, pihaknya perlu duduk bersama DPR untuk membahas regulasi dan kebijakan tersebut.

"Jangan sampai memberikan resiko-resiko keuangan, baik keuangan pusat dan daerah. Kita diskusi terus, kita dudukkan, datanya dibuka, historisnya bagaimana dan kita lihat naik turun harga seperti apa. Kalau harga seperti ini, kebijakan apa yang paling pas," ucapnya.

"Besok 2 November kita prmbahasan RUUU HKPD (Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah) dengan DPR. Artinya ada pembahasan kelanjutan. Jadi bagaimana menciptakan suatu kebijakan yang meminimalkan resiko keuangan pusat dan daerah," dia.

Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar mengaku telah berjuang terus menerus untuk mendapatkan DBH sawit. Sebab, selama ini dampak lingkungan akibat aktivitas kelapa sawit perlu adanya perbaikan.

"Nanti kita akan memperbaiki jalan, jembatan dan juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat Riau dari DBH sawit ini," kata Syamsuar.Syamsuar mengirim surat usulan RUU HKPD ke Komisi XI DPR pada 25 Agustus lalu. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara juga disampaikan soal usulan tersebut. Syamsuar menyampaikan Riau jadi daerah penghasil sawit terbesar di tingkat nasional.

"Riau penghasil sawit terbesar, tentu saya sampaikan untuk dapat DBH. Kita dorong itu sebagai diplomasi, kita minta dorongan juga dari Komisi XI soal regulasi," kata Syamsuar.

Syamsuar mengaku dalam usulan terkait DBH tak ada pihak yang keberatan untuk merealisasikannya. Apalagi dana itu akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

"Dalam pembicaraan tadi tidak ada yang keberatan (soal DBH). Kalau dapat tentu ya untuk infrastruktur, jalan paling penting karena imbasnya menyangkut transportasi dan ekonomi," katanya.

Dalam usulan RUU HKPD Agustus lalu ke DPR, mantan Bupati Siak itu minta jatah sekitar 12 persen. Namun angka itu tidak termasuk kabupaten/kota penghasil sawit.

"Soal DBH sawit kita usul 12 persen, tetapi ini untuk Pemerintah Provinsi saja. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan kota ada juga dapat, beda lagi," tandasnya. (**)

Kapolres Pelalawan Pimpin Anev Penanggulangan Bencana Karhutla di Kerumutan

Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Keluhkan Jalan Poros Dusun 4 Portal Kecamatan XIII Koto Kampar yang Rusak Parah

Berjibaku Melawan Karhutla di Kerumutan, Tim Gabungan Bangun Embung, Penyekatan dan Water Bombing

Luruskan Informasi, Pengawas dan Tim Ahli Koperasi JMB Tegaskan Pertemuan di Kantor Camat Adalah Rapat Koordinasi

Siak Zero Firespot, Bupati Afni Kerahkan Forkopimda hingga PKK Cegah Karhutla

KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Serahkan Reflector Jalan untuk Tingkatkan Keselamatan Pengendara di Desa Senama Nenek