Hingga Juli 2024, 14 BPR Bangkrut

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, mayoritas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tutup disebabkan karena adanya indikasi penipuan atau fraud.

Tercatat, hingga Juli 2024 sudah ada 14 BPR yang tutup. Bangkrutnya BPR tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah tahun 2023. Sejalan dengan hal itu, jumlah BPR yang izinnya dicabut juga meningkat, yaitu 6 hingga 7 BPR tutup per tahun.

Melihat perkembangan itu, LPS akan memperkuat pengawasan manajemen BPR di Indonesia. Salah satu upayanya dengan mengembangkan sistem informasi dan teknologi yang akan mendukung operasional BPR.

Baca Juga:

• HUT Ke-28 BPR Gemilang, Pemkab Inhil Dorong Penguatan Peran Mendukung UMKM
• Mahasiswa di Siak Hulu Buat Website Internet Banking Tiruan, Korban Rugi Miliaran Rupiah

Lantaran, sejauh ini beberapa BPR belum memiliki sistem informasi dan teknologi yang baik guna mendukung operasionalnya.

"Makanya ke depan kita sedang membuat program yang berhubungan dengan IT, supaya kita bisa melatih manajemen dari BPR-BPR gitu tadi," ujarnya.

Baca Juga:

• BI-Fast Sejumlah BPD Diretas, OJK Perketat Keamanan Siber Perbankan
• Bupati H Bistamam Terima Plakat TOP Pembina BUMD Peraih Golden Awards Infobank Pertama di Riau

Anggaran Pemulihan Rp 1,2 Triliun
Adapun penganggaran oleh LPS untuk pemulihan BPR tahun ini sebesar Rp1,2 triliun. LPS menyatakan bahwa dalam proses rekonsiliasi dan verifikasi penanganan bank bangkrut juga tidak memerlukan jangka waktu yang lama.

Misal, ketika ada suatu BPR yang izin usaha dicabut OJK, LPS rata-rata dapat membantu dengan pembayaran hingga 80% hanya dalam kurun waktu 5 hari.

Liputan6

HUT Ke-28 BPR Gemilang, Pemkab Inhil Dorong Penguatan Peran Mendukung UMKM

Mahasiswa di Siak Hulu Buat Website Internet Banking Tiruan, Korban Rugi Miliaran Rupiah

BI-Fast Sejumlah BPD Diretas, OJK Perketat Keamanan Siber Perbankan

Bupati H Bistamam Terima Plakat TOP Pembina BUMD Peraih Golden Awards Infobank Pertama di Riau

Seleksi Calon Pimpinan BRK Syariah Dibuka Hingga 6 Agustus

Hendry Munief: Kawal Kebijakan Penghapusan Utang UMKM Agar Tepat Sasaran