Hadapi Potensi Gejolak Harga Jelang Ramadan, Pemprov Riau Tekankan Daerah Lebih Responsif

kabarmelayu.comPEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmen dalam mengantisipasi potensi gejolak harga. Pemprov meminta pemerintah kabupaten/kota lebih responsif terhadap dinamika inflasi di daerah.

Respons cepat dan koordinasi yang kuat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Selasa (13/1/2026). Rapat ini menjadi bagian dari langkah kesiapan Pemerintah Provinsi Riau dalam menghadapi potensi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan.

Baca Juga:

• Dari Ladang Kandis, Harapan Swasembada Pangan Terus Tumbuh
• Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan terukur oleh seluruh pemerintah daerah. Ia meminta kabupaten/kota untuk lebih peka terhadap perkembangan harga di lapangan serta segera mengambil langkah antisipatif apabila muncul indikasi kenaikan harga komoditas strategis.

"Pengendalian inflasi tidak bisa ditunda. Daerah harus responsif melihat dinamika harga di pasar dan segera bergerak apabila ada potensi kenaikan, terutama pada komoditas kebutuhan pokok," ujarnya

Baca Juga:

• Kios Pasar Higienis Pekanbaru Dijadikan Tempat Tinggal, Penghuni Diminta Keluar
• Empat Titik Pasar Murah di Pekanbaru Pekan Ini, Satu di Kampar

Ia menyampaikan bahwa menjelang bulan Ramadan, peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan pokok merupakan hal yang perlu diantisipasi sejak dini. Menurutnya, kesiapan daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi akan sangat menentukan stabilitas harga.

"Jangan menunggu harga naik baru bertindak. Langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal agar gejolak harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. TPID diminta tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak di lapangan.

Selain itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi teknis dan pelaku usaha. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan pokok.

"Koordinasi dan kolaborasi antardaerah menjadi kunci. Dengan kerja bersama, inflasi dapat kita kendalikan dan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data terkini, perkembangan inflasi di Provinsi Riau masih berada pada kondisi yang relatif terkendali. Meski demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah komoditas pangan yang berpotensi mengalami tekanan harga menjelang Ramadan.

"Komoditas bahan makanan biasanya mengalami peningkatan permintaan pada periode tertentu. Karena itu, perlu kewaspadaan dan langkah antisipatif agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga," ujarnya.

Ia menambahkan, BPS Provinsi Riau akan terus mendukung upaya pengendalian inflasi melalui penyediaan data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Dari Ladang Kandis, Harapan Swasembada Pangan Terus Tumbuh

Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah

Kios Pasar Higienis Pekanbaru Dijadikan Tempat Tinggal, Penghuni Diminta Keluar

Empat Titik Pasar Murah di Pekanbaru Pekan Ini, Satu di Kampar

HUT RI, Ditlantas Polda Riau Bagikan Sembako, Helm SNI dan Konvoi Bersama OJOL

Polda Riau Juara Umum Ketahanan Pangan Polri 2026