Hardiknas 2026, Kepala UPT SDN 019 Pandau Jaya Tekankan 3M untuk Kemajuan Pendidikan
kabarmelayu.comKAMPAR Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei, sejatinya menjadi momentum refleksi d
Pendidikan
JAKARTA - Indonesia punya harapan besar terhadap Batam. Kota yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini dirancang untuk menjadi kawasan industri berteknologi tinggi yang kemudian menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, kawasan ini harapannya bisa menyaingi geliat industri di Singapura.
Batam mulai dikembangkan pada awal 1970-an. Kala itu, pemrakarsa pembangunan di Batam adalah eks Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo. Di tangan Ibnu, Batam yang awalnya adalah pulau antah berantah dengan hutan belantara ‘disulap’ menjadi basis logistik Pertamina dan daerah industri.
‘Babat alas’ dimulai di Batam. Untuk membangun daerah industri, terlebih dulu dibangun prasarana seperti pelabuhan, bandara, waduk, kelistrikan, jalan, sampai perumahan.
Baca Juga:
Tidak hanya itu, pemerintahan Orde Baru juga membentuk otoritas baru yang mengurusi Batam yang saat itu diberi nama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang kini berganti nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Batam terus berkembang dan pada akhir 1970-an saat dipimpin oleh BJ Habibie memasuki babak baru. Sesuai dengan visinya, Habibie ingin menjadikan Batam bukan sembarang kawasan industri, tetapi industri berteknologi tinggi yang berorientasi ekspor.
Baca Juga:
"Batam akan mengekspor high technology, menjual produk bernilai tinggi untuk membantu mendapatkan devisa. Batam bukan untuk dirinya, tetapi untuk bangsa. Tidak mungkin kita buka Pulau Batam untuk sembarang penduduk mereka membuka lahan, menebang pohon, menanam sayur. Pulau Batam bukan untuk kebun sayur," tegas Habibie, seperti dikutip dari situs BP Batam.
Ya, Batam memang disiapkan sebagai pusat industri nasional yang bertujuan ekspor. Batam digadang-gadang menjadi lumbung devisa nasional dari ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi. Jadi tidak hanya devisa yang dikantongi, industri dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia pun bisa ‘naik kelas’.
Oleh karena itu, tidak heran Batam kemudian ditetapkan sebagai kawasan khusus yaitu Zona Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Namanya kawasan khusus, perlakuannya juga istimewa.
Barang yang masuk di Batam mendapatkan fasilitas fiskal seperti pembebasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22, dan sebagainya. Awalnya cukai pun tidak berlaku di Batam, tetapi kemudian keistimewaan itu dicabut pada tahun ini.
Namun harapan tidak seindah kenyataan. Malah yang ada sejumlah investor hengkang dari Batam. Niat menjadikan Batam sebagai pesaing Singapura sepertinya semakin jauh panggang dari api. Kondisi terkini, berdasarkan laporan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ada dua industri di Batam yang akan tutup.
(cnbcindonesia.com)
kabarmelayu.comKAMPAR Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei, sejatinya menjadi momentum refleksi d
Pendidikan
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bangkinang Kota, melaksanakan uoacara peringatan Hari Pendidikan Nasion
Pendidikan
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pemerintahan
Aksi Hardiknas Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
Peristiwa
kabarmelayu.comJAKARTA Indonesia pernah menjadi kiblat pendidikan di Asia Tenggara, bahkan sampai diminta negara tetangga untuk membantu m
Article
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comINHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini S.Sos, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Ke 7 DPRD Kab. Inhil Masa Persidan
Pemerintahan
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan