Pimpinan DPRD Pekanbaru Hadiri Paripurna Pengesahan LKPJ 2023

PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyampaikan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2023. Keputusan rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru, Senin (10/6/2024).

Rapat Paripurna dihadiri langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama, Tengku Azwendi, dan Nofrizal. Turut hadir Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, beserta asisten, seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Pekanbaru.

Baca Juga:

• Naik Rp214 M, APBD-P Pekanbaru 2026 Disahkan Rp3,26 Triliun
• Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka

Ada beberapa catatan yang disampaikan DPRD Pekanbaru terhadap LKPj Pemko Pekanbaru2023. Di antaranya tambal sulam jalan rusak yang tidak efektif, jalan rusak akibat galian PDAM, IPAL dan sebagainya.

Baca Juga:

• Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,
• DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan VI Tahun Sidang 2026

Kemudian juga hal berkaitan dengan peningkatan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang terintegrasi dan memadai masih perlu dikembangkan. Pemko diminta untuk menyediakan sarana pendukung seperti infrastruktur sistem jaringan transportasi.

"Termasuk juga program rumah layak huni, yang menempati rumah layak huni bukanlah pemilik rumah. DPRD menilai kawasana yang terintegrasi dengan rumah layak huni belum tersedia dengan baik," kata Ginda.

Bahkan Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Kota Pekanbaru juga menemukan ketidaksinkronan antara pagu yang disajikan dalam LKPj dengan anggaran yang tertuang di APBD tahun 2023.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pj. Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD kepada Pemko Pekanbaru.

"Dan rekomendasi itu akan kita tindak lanjuti. Saya pikir ini memang kegiatan yang rutin dan menjadi tanggungjawab DPRD dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah di tahun sebelumnya," ujar Risnandar.

Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPRD akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Akuntabilitas itu tentu perlu kita sampaikan. Dan tentu ini sudah cukup baik, semua ini sudah dibahas dan cukup lama terhadap koreksi-koreksi yang ada, dan hingga hari ini akhirnya rangkaian itu kita selesaikan," katanya.(Galeri)

Naik Rp214 M, APBD-P Pekanbaru 2026 Disahkan Rp3,26 Triliun

Sekda Inhil Hadiri Paripurna ke-15 DPRD. Masa Persidangan VI Ditutup dan Persidangan VII Dibuka

Perda Pertanggungjawaban APBD Bengkalis 2025 Disahkan,

DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan VI Tahun Sidang 2026

Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

HUT Pekanbaru ke-242, Infrastruktur Hingga PAD Meningkat