PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyampaikan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun 2023. Keputusan rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru, Senin (10/6/2024).
Rapat Paripurna dihadiri langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ginda Burnama, Tengku Azwendi, dan Nofrizal. Turut hadir Sekda Pekanbaru Indra Pomi Nasution, beserta asisten, seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Pekanbaru.
Baca Juga:
Ada beberapa catatan yang disampaikan DPRD Pekanbaru terhadap LKPj Pemko Pekanbaru2023. Di antaranya tambal sulam jalan rusak yang tidak efektif, jalan rusak akibat galian PDAM, IPAL dan sebagainya.
Baca Juga:
Kemudian juga hal berkaitan dengan peningkatan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang terintegrasi dan memadai masih perlu dikembangkan. Pemko diminta untuk menyediakan sarana pendukung seperti infrastruktur sistem jaringan transportasi.
"Termasuk juga program rumah layak huni, yang menempati rumah layak huni bukanlah pemilik rumah. DPRD menilai kawasana yang terintegrasi dengan rumah layak huni belum tersedia dengan baik," kata Ginda.
Bahkan Panitia Khusus (Pansus) dari DPRD Kota Pekanbaru juga menemukan ketidaksinkronan antara pagu yang disajikan dalam LKPj dengan anggaran yang tertuang di APBD tahun 2023.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pj. Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD kepada Pemko Pekanbaru.
"Dan rekomendasi itu akan kita tindak lanjuti. Saya pikir ini memang kegiatan yang rutin dan menjadi tanggungjawab DPRD dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah di tahun sebelumnya," ujar Risnandar.
Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPRD akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
"Akuntabilitas itu tentu perlu kita sampaikan. Dan tentu ini sudah cukup baik, semua ini sudah dibahas dan cukup lama terhadap koreksi-koreksi yang ada, dan hingga hari ini akhirnya rangkaian itu kita selesaikan," katanya.(Galeri)
PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau kembali menyita aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi S
Hukrim
Panglima TNI Dampingi Presiden RI Hadiri Pembukaan Tanwir Dan Resepsi Milad Ke112 Muhammadiyah
TNI/Polri
PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah
Lingkungan
Dansatsiber TNI Pimpin Langkah Konkret Berantas Judi Online di Lingkungan TNI
TNI/Polri
ROHIL Muda, menginspirasi dan dinilai berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, CEO Rumah Tamadun, Hendra Derm
Ekbis
ROHIL Malang tak berbau, itulah yang mengalami Ellasari, Pengawas Pemungutan Suara di TPS 07 desa Sungai Tapah kecamatan Tanjung Medan. T
Sosial
ROHIL Program Binter TNI bekerja sama dengan PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), Koramil 05 / RM Kodim 0321/Rohil melaksanakan kegiatan bakti
Sosial
ROHIL Genderang perang melawan peredaran Narkoba (Narkotika dan Obat terlarang) di wilayah Koramil 05/RM Kodim 0321/Rohil terus ditabuh.
Hukrim
PEKANBARU Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap beberapa pejabat tinggi Pemerintahan Kota (Pemko) Pekan
Hukrim
JAKARTA Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Penjabat(Pj
Hukrim