Usai Pj Walikota Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Pj Gubernur Riau Tunjuk Pengganti Dari Pejabat Eselon II Pemprov

PEKANBARU- Penjabat (Pj)Gubernur Riau Rahman Hadi langsung berkoordinasi dengan Kemendagri pasca operasi tangkap tangan (OTT) Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malam tadi, Senin (2/12/2024) pukul 20.00 WIB. Disebutkan bahwa Pj Gubernur menunjuk pejabat eselon II Pemprov Riau menggantikan Risnandar.

"Dari informasinya seperti itu, arahan dari Kemendagri. Pj Gubernur langsung yang menunjuk dari pejabat eselon dua di Pemprov Riau. Tapi belum tau siapa namannya," ujar Pj Sekdaprov Riau, Taufik OH.

Bahwa sesuai dengan arahan pemerintah pusat, untuk jabatan kepala daerah tidak boleh ada kekosongan, karena itu langsung ditunjuk pejabat pengganti oleh Pj Gubernur Riau.

Baca Juga:

• KPK akan Lelang Rampasan Senilai Rp311 Miliar
• Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Resmi Diluncurkan

"Tidak boleh ada kekosongan jabatan kepala daerah. Pemerintah Pusat telah mengambil langkah dalam menetapkan ini," ujar Pj Gubri Rahman Hadi, Selasa (3/12/2024).

Terkait OTT Pj Wali Kota Pekanbaru, Rahman Hadi mengatakan menyerahkan segala proses hukum kepada pihak yang yang berwajib, terutama kepada KPK.Dia berharap hal serupa tidak terjadi lagi

Baca Juga:

• Sidang Perdana Dugaan Kasus Pemerasan 6 Kepala UPT di Lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau, Abdul Wahid Minta Hakim Objektif
• Sidang Perdana, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Pengalihan Tahanan

Dia mengimbau ASN Pemko Pekanbaru untuk bekerja jujur dan bersih dari kasus korupsi dalam bentuk apapun.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dikutip dari tirto.id juga telah mengonfirmasi bahwa kegiatan tangkap tangan di Pekanbaru dilakukan terhadap beberapa pejabat negara.

"Benar KPK telah melakukan Tangkap tangan terhadap Penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau," kata Ghufron.

Hingga saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terjaring OTT tersebut.

"Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1x24 jam," ujarnya.

KPK akan Lelang Rampasan Senilai Rp311 Miliar

Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi Resmi Diluncurkan

Sidang Perdana Dugaan Kasus Pemerasan 6 Kepala UPT di Lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau, Abdul Wahid Minta Hakim Objektif

Sidang Perdana, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Pengalihan Tahanan

Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Riau, KPK Panggil SF Hariyanto dan Syahrial Abdi

KPK Periksa Petinggi PBNU, Diduga Ada Aliran Dana Terkait Kasus Yaqut