Dalam surat tersebut, DPC PPWI Inhil mengajukan permohonan data terkait perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan, termasuk perkara yang telah menjalani proses kasasi, sepanjang tahun 2024. Permohonan ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Sekretaris DPC PPWI Inhil, Bapadhal menyatakan bahwa transparansi data perkara hukum adalah hal yang penting untuk mendukung keterbukaan informasi publik serta menciptakan akuntabilitas lembaga peradilan.
Baca Juga:
"Data ini bukanlah sesuatu yang tabu untuk diketahui oleh masyarakat. Sebagai elemen pers dan warga negara, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya keterbukaan informasi, terlebih terkait putusan hukum yang berpengaruh pada keadilan publik," ujar Bapadhal yang juga ketua TKSK Inhil.
Ia juga menambahkan, upaya ini merupakan bagian dari komitmen PPWI dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya keterbukaan data, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dan terpercaya sesuai hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang.
Baca Juga:
DPC PPWI Inhil menegaskan bahwa surat permohonan ini bukanlah bentuk konfrontasi, melainkan langkah konstruktif untuk memperkuat sinergi antara masyarakat dan lembaga peradilan dalam menciptakan transparansi dan keadilan.
UU Keterbukaan Informasi Publik
UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap badan publik wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat, kecuali untuk informasi tertentu yang telah dikecualikan oleh undang-undang. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
DPC PPWI Inhil menegaskan komitmennya untuk terus mengawal keterbukaan informasi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.(Tim)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Arifa Rahma Maulydha, putri asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terpilih mewakili Provinsi Riau sebagai angg
Pemerintahan
Semangat Kemerdekaan Warnai Karnaval Budaya, Puluhan Sekolah Unjuk Kreativitas di Rumah Rakyat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Komitmen Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Indragiri Hilir menghadirkan pelayanan pertanahan yang ringkas, sigap
Sosial
kabarmelayu.com,ROHIL Persidangan perkara perdata No. 53/Pdt.G/2026/PN.Rhl di Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir (Rohil) mengenai sengketa
Hukrim
Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Tembus Kuala Selat, 500 Hektare Mangrove Disiapkan Lawan Abrasi
Lingkungan
kabarmelayu.com,JAKARTA TNI mengerahkan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk membantu masyarakat terdampak gempa
TNI/Polri
kabarmelayu.com,JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatia
Parlemen
kabarmelayu.com,JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,0 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) pukul 04
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meluruskan informasi polemik Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan Sukaramai Trad
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE, MT menghadiri penyampaian laporan akhir penyusunan dokumen Feasibilit
Pemerintahan
