Dugaan Jual Beli Lahan Ilegal di Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Kampung Pematang Panjang Disorot

kabarmelayu.comKAMPAR - Kasus dugaan jual beli lahan ilegal di Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Kampar Kiri, Riau, tengah diselidiki. Kepala Kampung Pematang Panjang, AIG, dikaitkan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 6 Januari 2025. FY, kakak kandung AIG, mengkritik metode wawancara jurnalis melalui WhatsApp dan menyebutnya tidak profesional.

FY, sebagai pihak yang tidak berwenang dalam informasi peristiwa ini, sepertinya berusaha melindungi adiknya dengan meragukan profesionalisme jurnalis, sehingga terkesan mengintimidasi dan mengintervensi profesi jurnalis.

Pasalnya, sebuah pemberitaan dari media infoindependen diatas lahan hutan lindung SM Rimbang Baling di Desa Kuntu tersebut, menjadi cemoohan bagi FY, pasalnya berita naik namun tidak ada apa-apa bagi para pelaku kebun ataupun petani didalam kawasan hutan SM Margasatwa di Pematang Panjang Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri.

Menurut pendapat FY, tudingannya terhadap jurnalis menimbulkan pertanyaan tentang etika jurnalistik dan bagaimana jurnalis seharusnya melakukan wawancara.

Baca Juga:

• Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga
• H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI

Namun disisi lain, AIG, selaku Kepala Kampung Pematang Panjang, belum memberikan klarifikasi atau jawaban atas pertanyaan jurnalis terkait kasus ini. Sebagai kepala kampung, AIG seharusnya transparan dan kooperatif dalam proses investigasi yang disampaikan melalui dalam jaringan (daring).

Mendapati informasi peristiwa dugaan adanya jual-beli didalam lahan hutan lindung SM Margasatwa Pematang Panjang, diminta Aparat penegak hukum perlu menyelidiki informasi kasus ini secara mendalam, profesional dan transparan, serta memastikan bahwa kawasan hutan lindung suaka margasatwa tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Baca Juga:

• Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum
• Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

Sebab, disisi lain, Satuan Tugas (Satgas) PPH maupun PKH telah memasang plang larangan diatas hamparan lahan tersebut, ironis menurut warga setempat di Desa Kuntu, para pemilik lahan yang menguasai lahan tersebut tetap menggarap dan membakar lahan tersebut untuk proses penanaman tanaman perkebunan.

Disisi lain, ditempat terpisah, diduga setiap pemilik lahan di atas lokasi hamparan Hutan Lindung SM Margasatwa tersebut, diindikasi ada dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Kuntu, yang kini dijabat oleh inisial AL. Menurut warga, diduga ada kutipan uang jual-beli lahan tersebut melalui perangkat desa diwilayah administrasi Desa Kuntu.

Atas peristiwa informasi yang telah banyak dugaan disulapnya hutan lindung dan Swaka Margasatwa Rimbang Baling di Dusun Binaan Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, masyarakat menantang Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Irawan SIK MH sebagai Stagas PPH menindak tegas langsung terhadap pelaku usaha perkebunan didalam lahan kawasan hutan tersebut tanpa pandang bulu serta menindak oknum yang bermain dibalik amannya kegiatan-kegiatan perkebunan di Hutan Lindung Swaka Margasatwa Rimbang Baling, Desa Kuntu.

Pihak kepolisian diminta untuk memberikan tanggapan terkait dugaan jual beli lahan ilegal di Suaka Margasatwa Rimbang Baling yang melibatkan Kepala Kampung Pematang Panjang, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Terpisah, Kapolsek Kampar Kiri, Kompol M Daud SH melalui Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kampar Kiri, AKP Khamry Gufron SH telah dikonfirmasi terkait informasi tersebut. Ia belum menyatakan bahwa pihak kepolisian mengetahui perihal informasi tersebut dan belum menjawab telah melakukan tindakan lebih lanjut.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Kanit Reskrim menyatakan bahwa jawaban dari kepala desa dan kepala dusun saling lempar dan tidak tahu terkait permasalahan jual beli lahan tersebut.

Kasus ini masih dalam proses investigasi dan belum ada kesimpulan yang jelas. Pihak kepolisian diharapkan dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengambil tindakan yang tepat untuk menangani kasus ini.(Tim)

Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga

H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI

Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum

Diduga Ada Cukong di Balik Penolakan Penertiban Kawasan Hutan, Operasional Kades Lubuk Besar Disebut Ikut Dibiayai

Polemik Perusahaan dan Warga Lubuk Besar Memanas, PPWI Inhil Minta Verifikasi Terbuka Seluruh Dokumen Lahan

Diduga Fasilitasi Penguasaan Lahan ke Cukong, Kades Lubuk Besar Diminta Diperiksa