Bukan Serampangan, Semua Tahapan Penertiban Kawasan Hutan Terukur dan Terkoordinasi

kabarmelayu.comJAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan, penertiban kawasan hutan tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui sejumlah tahapan. Mulai dari pemanggilan klasifikasi, identifikasi, hingga komunikasi lintas lembaga.

"Semua langkah ini kami koordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Kehutanan Berkelanjutan (DKB), pakar biologi, hingga instansi terkait lainnya. Tujuannya agar setiap proses berjalan sesuai aturan, khususnya terkait perizinan perusahaan," ungkapnya saat kunjungan kerja ke lokasi Penertiban Kawasan Hutan di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara bersama Kepala Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Kajampidsus), Febrie Adriansyah, Kamis (11/9/2025).

Kepastian hukum, kata Letjen TNI Richard Tampubolon menjadi prinsip utama. Apabila perusahaan memiliki perizinan yang lengkap, proses penertiban akan berjalan sesuai koridor hukum. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan.

Dalam kunjungan kerja Kasum TNI bersama Kajampidsus, rombongan meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan sekaligus melakukan penyegelan serta pemasangan plang di dua perusahaan, yakni PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah, Maluku Utara dan PT Tonia Mitra Sejahtera di Bombana, Sulawesi Tenggara.

Baca Juga:

• Dukung Kesejahteraan Masyarakat, Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Dampingi Pemberian Sembako Bagi Warga Kurang Mampu
• TNI Gelar Pameran Alutsista Tiga Matra di Silang Monas

"Kami berharap dengan adanya penguasaan lapangan hari ini, terjalin kerja sama yang baik antara Satgas dengan pihak perusahaan, sehingga solusi yang tepat dapat ditemukan," tambah Kasum TNI.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan dua perusahaan melakukan pembukaan lahan tambang di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Baca Juga:

• Aktivis Beraksi, Desak Kejaksaan Usut PT Agrinas
• TNI Bersihkan 21.400 Batang Ganja di Yahukimo

PT Weda Bay Nickel terbukti membuka lahan seluas 148,25 hektare tanpa izin. Satgas PKH menetapkan areal tersebut sebagai objek yang dikuasai negara dan menjatuhkan sanksi denda administratif. Pada 11 September 2025, Satgas PKH resmi mengambil alih lahan tersebut untuk dipulihkan fungsi hutannya.

PT Tonia Mitra Sejahtera juga melakukan pelanggaran serupa dengan luas lahan 172,82 hektare. Lahan tersebut kini ditetapkan sebagai objek yang dikuasai negara, sementara perusahaan dikenakan sanksi denda sesuai aturan yang berlaku.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penegakan hukum, pemulihan kawasan hutan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai peraturan demi keadilan, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dukung Kesejahteraan Masyarakat, Babinsa Koramil 06 Siak Hulu Dampingi Pemberian Sembako Bagi Warga Kurang Mampu

TNI Gelar Pameran Alutsista Tiga Matra di Silang Monas

Aktivis Beraksi, Desak Kejaksaan Usut PT Agrinas

TNI Bersihkan 21.400 Batang Ganja di Yahukimo

6 Anggota OPM Nyatakan Ikrar Setia NKRI Lewat Sentuhan Humanis

Kebun Rakyat Masuk Kawasan Hutan, Komisi II DPRD Bengkalis Minta Pemerintah Berikan Kepastian dan Solusi