Strategi Kesultanan Brunei Darussalam Atasi Covid Hingga 0 Kasus

JAKARTA - Di saat negara lain mengalami lonjakan kasus di ASEAN, Brunei Darussalam tampaknya menjadi negara dengan kasus paling minim. Infeksi lokal, nyaris tak ada di negara itu.

Transmisi lokal terakhir ditemukan 6 Mei 2020. Jikapun ada kasus baru, hal tersebut merupakan kasus impor.

Seperti yang terjadi akhir pekan kemarin, di mana dua kasus baru dilaporkan dan berasal dari warga negara Indonesia, yang datang ke negeri itu 27 Juni lalu.

Baca Juga:

• 24 Perusahaan Keroyok Perbaikan Ruas Jalan Minas-Perawang
• Siswa SMAN 8 Pekanbaru Bawa Pulang Emas dan Perunggu Olimpiade Nasional POSI IPB

Dilansir dari The Star pemerintah Brunei telah melakukan investigasi serta pelacakan kontak dan telah mengkonfirmasi tidak ada kontak erat untuk kedua kasus baru ini.

Ya, Brunei Darussalam memang mencatatkan rekor terbaik di dunia dalam penanganan pandemi. Selama 430 hari, tak ada kasus infeksi Covid-19 lokal yang terjadi.

Baca Juga:

• Korban Tewas Akibat Gempa Venezuela Sudah Hampir 1.000 Orang
• Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Optimalkan Pengelolaan Budidaya Jagung Bersama Kelompok Tani Jambai Makmur

Hingga kini ada dari 282 total kasus, sekitar 256 orang sudah sembuh dari infeksi Covid-19. Negeri itu mencatat hanya tiga orang meninggal dunia akibat wabah ini.

Lalu apa yang dilakukan negeri di ujung Kalimantan itu?

Rahasia Brunei Menang Lawan Pandemi

Mengutip East Asia Forum, seorang peneliti bernama Nadia Azierah Hamdan dan William Case dari University of Nottingham Malaysia menyampaikan analisis. Dalam artikel berjudul "Behind Brunei's Covi-19 Success Story" mereka menyebut strategi negeri Sultan Hassanal Bolkiah dalam memerangi pandemi.

Ini bukan baru dimulai sekarang. Langkah sudah dilakukan sejak awal 2020, ketika corona pertama menyebar secara global dari episentrum saat itu, Wuhan, Hubei, China.

Pada Januari 2020, saat corona pertama mewabah di dunia, Brunei mengambil langkah tegas untuk melarang pelancong dari Hubei memasuki negara itu. Pada Februari pejabat setempat menyaring kedatangan dari semua negara dengan cara melakukan pemeriksaan suhu di titik-titik masuk.

Kasus Covid-19 di Brunei mulai terdeteksi pada 9 Maret dan mulai menyebar hingga mencapai 100 kasus dalam waktu 15 hari. Hal ini dipicu dengan adanya seorang jemaah majelis taklim yang berkunjung ke Malaysia.

Untuk mengatasi hal ini Brunei langsung mengambil tindakan tegas dengan mengikuti aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melakukan jaga jarak serta isolasi mandiri untuk warga yang terinfeksi virus Covid-19. Termasuk menutup sementara tempat-tempat ibadah untuk menekan laju penularan.

Dalam menanggapi Covid-19, pemerintah Brunei dengan cepat menyusun rencana deeskalasi, diperkuat dengan alokasi anggaran khusus sebesar 15 juta dolar Brunei atau sekitar Rp 160 miliar untuk menangani wabah Covid-19.

Untuk mempermudah komunikasi pemerintah Brunei dengan masyarakat, otoritas memaksimalkan pemberitaan di media sosial serta televisi, yang didukung dengan layanan hotline 24 jam untuk pertanyaan seputar Covid-19. Bagi mereka yang tak patuh, Brunei juga menerapkan denda dan hukuman penjara.

Selain itu rezim kesultanan dianggap efektif membuat keputusan eksekutif dengan output yang efektif. Sebagai Monarki Islam Melayu, pemerintah Brunei dianggap sensitif terhadap kebutuhan spiritual warga.

"Masjid ditutup dan dibersihkan, pertemuan lebih dari keluarga dekat dilarang sepanjang Ramadhan dan selama Hari Raya (Idul Fitri). Sementara itu, pemerintah mendorong warga Brunei untuk memperkuat dan melaksanakan zikir dan tadarus Al-Quran di rumah saat menjalani karantina," tulis penelitian itu.

"Sebagai pemimpin politik dan agama bangsa, Sultan Bolkiah memberikan kepemimpinan moral ke publik. Bolkiah menekankan tugas umat Islam untuk mengikuti pedoman jarak sosial, mengambil tindakan pencegahan, sanitasi dan melipatgandakan doa-doa mereka dan merefleksikan Al-Quran. Ia juga mengingatkan warga Brunei yang mayoritas umat Islam, bahwa virus itu sendiri dikirim oleh Tuhan," tulis keduanya lagi.

"Sentimen semacam itu sangat penting untuk memastikan penghormatan terhadap pedoman kesehatan masyarakat."

Disiplin dan Warga yang Patuh

Sementara itu, menurut The Star, salah satu kunci kesuksesan Brunei adalah kedisiplinan pemerintah dalam menerapkan kontrol perbatasan dan perjalanan manusia. Kedisiplinan ini juga diberlakukan untuk larangan berkumpul massa, termasuk pelacakan kontak berbasis teknologi dan karantina.

Bukan hanya pemerintah, warga juga patuh. Kepatuhan warga ke pemerintah memberi dampak signifikan.

"Melalui seluruh pendekatan pemerintah dan ditambah dengan kepatuhan warga dan penduduk terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan selama pandemi, Brunei telah secara sistematis mencabut pembatasan," tulis media itu.

Sejak Mei tahun ini, warga Brunei sudah beraktivitas mendekati normal dengan pelonggaran pembatasan pengumpulan massal.

"Hidup di Brunei sungguh beruntung," kata seorang warga negara RI, yang sudah 10 tahun lebih berada di negeri itu, Susi, kepada CNBC Indonesia.

"Semua tak wajib bermasker, majelis bisa dilakukan."

Selengkapnya Klik CNBCIndonesia.com >>>

24 Perusahaan Keroyok Perbaikan Ruas Jalan Minas-Perawang

Siswa SMAN 8 Pekanbaru Bawa Pulang Emas dan Perunggu Olimpiade Nasional POSI IPB

Korban Tewas Akibat Gempa Venezuela Sudah Hampir 1.000 Orang

Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Optimalkan Pengelolaan Budidaya Jagung Bersama Kelompok Tani Jambai Makmur

Kemenhan Akui 5 Calon Manajer Kopdes dan KNMP Meninggal Saat Latsarmil

Siap Berlaga, Utusan Bengkalis pada MTQ ke-44 Riau di Kuansing Tuntas Registrasi Ulang