Siswa SMAN 8 Pekanbaru Bawa Pulang Emas dan Perunggu Olimpiade Nasional POSI IPB
kabarmelayu.com,PEKANBARU Prestasi membanggakan ditorehkan siswa SMAN 8 Pekanbaru pada ajang Senior High School Olympiade tingkat nasional
Pendidikan
BEIJING – Di saat Muslim di seluruh dunia merayakan bulan suci Ramadhan, Muslim Uighur di China dilaporkan menghadapi larangan untuk menjalankan ibadah puasa dan serangan terhadap budaya dan agama mereka.
Muslim etnis Uighur di wilayah barat laut Xinjiang diperintahkan untuk tidak mengizinkan anak-anak mereka berpuasa. Pihak berwenang juga menanyai anak-anak Uighur mengenai apakah orang tua mereka berpuasa atau tidak, kata pejabat setempat dan kelompok hak asasi manusia.
“Selama Ramadhan, pihak berwenang meminta 1.811 desa (di Xinjiang) untuk menerapkan sistem pemantauan sepanjang waktu, termasuk inspeksi langsung ke rumah keluarga Uighur,” kata Juru Bicara Kongres Uighur Dunia Dilshat Rishit sebagaimana dilansir dari Radio Free Asia.
Baca Juga:
Berpuasa merupakan kewajiban umat Muslim selama bulan suci Ramadhan.
Dalam sebuah laporan terbaru, kelompok-kelompok hak asasi manusia juga memperingatkan bahwa 11,4 juta Muslim Hui China – komunitas etnis China yang telah mempertahankan keyakinan Muslim mereka selama berabad-abad terancam terhapus di bawah aturan agama Partai Komunis.
Muslim Hui telah diidentifikasi oleh Beijing sebagai "ancaman yang harus diselesaikan melalui asimilasi paksa," demikian diperingatkan dalam sebuah laporan dari koalisi kelompok hak asasi manusia, termasuk jaringan Chinese Human Rights Defenders.
Baca Juga:
Hal ini sangat kontras dengan kebebasan yang dinikmati Muslim China sebelum Presiden Xi Jinping meluncurkan tindakan keras terhadap peribadatan, dengan memaksa umat Muslim, Kristen, dan Buddha untuk mengikuti kontrol Partai Komunis.
China telah menargetkan komunitas Muslim dengan kampanye “persatuan etnis” yang dipaksakan oleh etnis Han terhadap minoritas termasuk Uighur. Dengan kampanye ini, etnis Han menekan etnis Uighur mematuhi tradisi non-Muslim, termasuk minum alkohol dan makan daging babi.
Kebijakan "persatuan etnis" telah diberlakukan di Xinjiang dengan latar belakang penahanan massal setidaknya 1,8 juta orang Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya di kamp "pendidikan ulang".
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Muslim Uighur yang ditahan di kamp ini dilibatkan dalam kerja paksa, mengalami perkosaan sistemik, pelecehan seksual, dan sterilisasi paksa terhadap wanita Uighur.
Seperti juga Uighur, etnis Hui juga tunduk pada pembatasan yang bertujuan menghilangkan 'tanda-tanda ekstremisme' dan pengawasan mengganggu kehidupan publik dan pribadi, demikian disebutkan dalam laporan itu.
(sumber: okezone.com)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Prestasi membanggakan ditorehkan siswa SMAN 8 Pekanbaru pada ajang Senior High School Olympiade tingkat nasional
Pendidikan
kabarmelayu.com,JAKARTA Jumlah korban tewas akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 920 orang dan seti
Peristiwa
Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Optimalkan Pengelolaan Budidaya Jagung Bersama Kelompok Tani Jambai Makmur
Lingkungan
kabarmelayu.com,JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mencatat sebanyak lima orang peserta latihan dasar militer (latsarmil) untuk par
Peristiwa
kabarmelayu.com,KUANSING Kafilah Kabupaten Bengkalis disambut hangat oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) saat tiba untuk
Pemerintahan
kabarmelayu.com,KUANSING Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman, SE, MT diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Raky
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau terus menggenjot capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Provinsi R
Kesehatan
kabarmelayu.com,BANDARLAMPUNG Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV terus dimatangkan. SIWO PWI Lampu
Sport
kabarmelayu.com,PEKANBARU Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Cipta Lestari hari ini miliki nahkoda baru. Ditetapkan, Suryad
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan berkelanjutan di Provinsi Riau terus di
Pemerintahan