Chaos Pembantaian Suku di Papua Nugini, Situasi Masih Mencekam

JAKARTA - Konflik berdarah melanda Papua Nugini. Ini diakibatkan perang suku yang terjadi di salah satu desa di negara itu.

Polisi, pemerintah, dan pejabat setempat menyebutkan jumlah korban tewas dalam serangan di dekat desa Wapenamanda itu antara 49 dan 64 orang. Namun jumlah korban tampaknya akan meningkat, karena banyak mayat yang terus ditemukan di hutan semak di dekatnya.

Ketika gambar-gambar mengerikan dari mayat-mayat yang dibacok dan berlumuran darah yang bertumpuk di jalan telah beredar di dunia maya, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada hari Selasa (20/2/2024) bersikeras bahwa pemerintahnya akan mengambil tindakan.

Baca Juga:

• Bupati Inhil H. Herman Dorong Pembina Pramuka Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman
• Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

Ia kemudian menyebut kerusuhan dan pembunuhan massal yang melanda negara itu sebagai tindakan "terorisme domestik". Ia berjanji akan mengambil tindakan yang lebih keras untuk mengatasi meningkatnya "pelanggaran hukum".

"Kami tahu bahwa ancaman nomor satu yang kami hadapi adalah pelanggaran hukum, Pertumbuhan ekonomi dan segala sesuatu yang terjadi akan sia-sia tanpa keamanan," katanya kepada anggota parlemen dikutip AFP.

Baca Juga:

• Polsek Cerenti Musnahkan Rakit PETI
• Kemenkeu Cicil Utang, DBH Migas Siak Justru Anjlok Drastis

Wilayah Papua Nugini sering dilanda serangan suku-suku selama beberapa dekade. Setiap serangan balas dendam atau penyergapan membawa siklus kekerasan baru.

Marape mendesak mereka yang dekat dengan korban pertumpahan darah terbaru ini untuk tidak mengambil tindakan sendiri. Pasalnya, seruan serupa dari pemerintahan sebelumnya umumnya diabaikan.

"Saya ingin memberi semangat kepada generasi muda kita di luar sana, jangan sampai Anda pindah ke tanah suku lain," ujarnya.

Marape, yang berada di bawah tekanan setelah kerusuhan baru-baru ini di kota-kota besar, mengatakan undang-undang anti-terorisme baru akan segera diajukan ke parlemen.

"Undang-undang tersebut akan mengkriminalisasi pendanaan teror dan hasutan, memberikan polisi peningkatan wewenang pengawasan dan membentuk zona kepolisian khusus di seluruh dataran tinggi," menurut pejabat polisi.

Marape juga menolak seruan oposisi untuk memecat komisaris polisi negara tersebut yang dianggap gagal dalam memitigasi konflik yang terjadi ini.

"Kami telah mengganti komisaris polisi seperti halnya kami mengganti pakaian dalam. Pergantian pemimpin polisi dalam beberapa tahun terakhir telah mengganggu stabilitas kepolisian." (sumber)

Bupati Inhil H. Herman Dorong Pembina Pramuka Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman

Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

Polsek Cerenti Musnahkan Rakit PETI

Kemenkeu Cicil Utang, DBH Migas Siak Justru Anjlok Drastis

Kabut Asap, UPT SDN 011 Desa Baru Batasi Kegiatan di Luar Ruangan

Pagi Ini Kualitas Udara Pekanbaru Sudah di Level Berbahaya!