JAKARTA - Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) mengeluhkan karena pemerintah tak kunjung membayar klaim yang sudah diajukan rumah sakit, yang telah menanangani pasien positif covid-19.
Ketua ARSSI Susi Setiawaty mengatakan, bahwa saat ini rumah sakit (RS) swasta banyak yang mengalami gangguan cashflow. Pasalnya, pemerintah belum juga membayar klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit.
"Rumah sakit sudah mengajukan klaim ke pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dan di verifikasi oleh BPJS Kesehatan. Tapi pemerintah belum membayarkannya," kata Susi kepada CNBC Indonesia, Selasa (12/5/2020).
Baca Juga:
Terpisah, Sekretaris Jenderal ARSSI Ichsan Hanafi mengatakan, saat ini sudah ada lebih dari 90 RS yang sudah mengajukan klaim secara online ke Kementerian Kesehatan. Hanya saja, kata Ichsan proses pengajuan klaim di beberapa daerah masih dilakukan sosialisasi.
Pasalnya, Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.1/Menkes/295/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Covid-19 baru ditandatangani Menkes Terawan Agus Putranto pada 24 April 2020 lalu.
Baca Juga:
"Lebih dari 90 RS yang sudah mengajukan klaim. Sudah di atas Rp 100 miliar, atau mungkin lebih, nilai klaim yang sudah diajukan RS," kata Ichsan.
ARSSI berharap, pemerintah bisa segera membayarkan klaim yang sudah diajukan oleh puluhan Rumah Sakit. Karena ini berkaitan dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga medis.
"Cashflow RS sangat terganggu, apalagi berkaitan dengan pembayaran THR. Kalau tidak cepat terbantu dari pembayaran covid-19, ya sangat berat untuk operasional RS Swasta," kata Ichsan.
Ichsan tidak tahu persis berapa jumlah pasien positif covid-19 yang ditangani oleh RS Swasta di Indonesia. Di RS di mana Ichsan bekerja saat ini sendiri terdapat 20% pasien positif covid-19 yang dirawat dengan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Tidak menutup kemungkinan, kata Icshan, apabila pemerintah belum juga kunjung membayar tunggakannya, akan terjadi pengurangan tenaga medis, terutama yang masih menjalani kontrak karyawan. Ichsan tidak ingin hal ini terjadi ke depannya.
"Selama ini, karena dalam dua bulan belum [ada pengurangan karyawan]. Tapi mungkin, sudah mulai membatasi. Kalau karyawan2 kontrak, ini mungkin bisa saja terjadi itu," tuturnya.
(CNBCIndonesia.com)
Bupati Siak Afni Zulkifli Pimpin Langsung Pawai Taaruf MTQ Ke 44 Propinsi Riau di Kuansing
Pemerintahan
Bandar dan Kurir Sabu di Siak Ditangkap, Senpi Rakitan Ikut Diamankan
Hukrim
Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Kawal Produktivitas Ketahanan Pangan hingga Masa Panen
Lingkungan
kabarmelayu.com,KUANSING Stand Bazar Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat pada hari pertama pem
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara resmi melepas 70 orang kafilah untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qura
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Time respons atau waktu respons dari Tim Reaksi Cepat (TRC) 112 di Kota Pekanbaru terus dioptimalkan. Waktu resp
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Perbaikan ruas Jalan Simpang MinasSimpang PemdaSimpang Tualang Timur, Kabupaten Siak, Riau mulai dilaksanaka
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Prestasi membanggakan ditorehkan siswa SMAN 8 Pekanbaru pada ajang Senior High School Olympiade tingkat nasional
Pendidikan
kabarmelayu.com,JAKARTA Jumlah korban tewas akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 920 orang dan seti
Peristiwa
Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Optimalkan Pengelolaan Budidaya Jagung Bersama Kelompok Tani Jambai Makmur
Lingkungan