Diduga Cemari Lingkungan, Sidak Komisi IV DPRD Pekanbaru ke PT Sumatera Kemasindo Diwarnai Penolakan

PEKANBARU - Komisi IV DPRD Pekanbaru bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota Pekanbaru melakukan sidak ke PT Sumatera Kemasindo, sebuah perusahaan manufaktur kotak kardus bergelombang di Jalan Lintas Timur KM 18, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim,  Selasa (23/4). 

Sidak dilakukan oleh adanya laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran limbah oleh perusahaan tersebut.

Namun sidak akhirnya diwarnai ketegangan antara rombongan DPRD dan staf PT Sumatera Kemasindo yang tertahan di pintu masuk. Staf perusahaan menolak rombongan masuk karena tidak memiliki surat tugas. Adu mulut pun terjadi antara HRD perusahaan, Ika, dan anggota DPRD Pekanbaru, Robin Eduard.

Baca Juga:

• Bupati Herman Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tembilahan Hilir
• Optimis Tampil Lebih Baik di Porwanas Lampung, PWI Riau Bentuk Tim Persiapan

"Perusahaan ini tidak kooperatif dengan kita. Kita sudah jauh-jauh turun untuk meninjau, namun mereka terkesan kita datang mau menangkap mereka dengan meminta surat tugas segala. Ini lucu sekali," tegas Nurul Ikhsan, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru.

Nurul Ikhsan menambahkan bahwa DPRD turun ke lokasi karena ada keluhan dari warga mengenai dugaan pencemaran limbah. "Kita tidak mau tahu siapa pemilik perusahaan ini, selagi tidak sesuai SOP, maka kita akan tindak perusahaan ini," tegasnya.

Baca Juga:

• Tarung Derajat Pekanbaru Rebut 4 Medali Emas dan 5 Perak Kejurda Pelajar 2026
• Tak Rela Dagangannya Diamankan Satpol PP Rohil, Jumida Pilih Bagikan 3 Ton Semangka ke Warga

Roni Pasla, anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru lainnya, menambahkan bahwa perusahaan tersebut sudah semena-mena terhadap DPRD. "Kita akan panggil dan bertindak tegas. Kita sudah memiliki dokumen dan bukti lengkap dugaan pencemaran limbah mereka ini," katanya.

Camat Kulim, Raja Faisal Febnaldi, membenarkan bahwa perusahaan tersebut memang tidak memiliki itikad baik dengan pemerintah. "Kami dari pihak kecamatan saja berkunjung ke sana tidak dipedulikan oleh mereka, dan sudah selayaknya perusahaan ini disidak," ungkapnya.

Sementara itu, Ika, HRD PT Sumatera Kemasindo, menjelaskan bahwa pihaknya menerima tamu sesuai SOP. "Kami tadi menanyakan surat tugas bukan karena langcang, namun prosedur kami di sini jika ada kunjungan dari mana pun wajib menunjukkan surat tugas," jelasnya.

Meskipun demikian, Ika mengakui bahwa perusahaan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pimpinan untuk menerima kunjungan DPRD. "Kami sudah hubungi pimpinan namun belum ada jawaban karena pimpinan masih di luar kota," ujarnya.

Atas insiden tersebut, Komisi IV DPRD Pekanbaru dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi ke PT Sumatera Kemasindo. Surat tersebut berisi pemanggilan Direktur Utama perusahaan tanpa boleh diwakilkan. Jika Direktur Utama tidak datang selama 3 kali berturut-turut, maka DPRD akan melakukan pemanggilan paksa yang melibatkan aparat penegak hukum.

PT Sumatera Kemasindo, adalah sebuah perusahaan mapan di Pekanbaru, berdiri sejak tahun 2008 dengan kapasitas produksi 60.000 ton kotak kardus per tahun, kini terjerat dalam pusaran dugaan pencemaran lingkungan.

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi kotak kardus bergelombang untuk industri lokal dan internasional ini, berlokasi di Jalan Lintas Timur KM 18, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Pekanbaru, Riau.***

Bupati Herman Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Tembilahan Hilir

Optimis Tampil Lebih Baik di Porwanas Lampung, PWI Riau Bentuk Tim Persiapan

Tarung Derajat Pekanbaru Rebut 4 Medali Emas dan 5 Perak Kejurda Pelajar 2026

Tak Rela Dagangannya Diamankan Satpol PP Rohil, Jumida Pilih Bagikan 3 Ton Semangka ke Warga

Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

Polres Bengkalis Petakan Zona Merah Narkoba, Kecamatan Mandau dan Pinggir Paling Rawan