Tangkap Ikan Terubuk Bisa Didenda Rp100 Juta

Kabar Melayu (SELATPANJANG) - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI) mengingatkan agar tidak menangkap ikan terubuk pada waktu-waktu tertentu di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis, Siak dan Kepulauan Meranti. Jika kedapatan, bisa didenda Rp100 juta dan penjara lima tahun.

Peringatan itu terlampir dalam Keputusan Menteri Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang penetapan status perlindungan terbatas jenis ikan terubuk (Tenualosa Macrura) yang ditetapkan di Jakarta pada 12 Oktober 2011. Berdasarkan keputusan itu, dilarang menangkap ikan terubuk pada tanggal 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30, kalender Hijriyah yang jatuh pada periode bulan Agustus sampai November kalender masehi, atau di saat
bulan purnama.

Peringatan itu dicetak dan diletakkan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Baca Juga:

• Pertama di Riau, Bupati Herman Resmikan Layar Digi Tembilahan
• Pemkab Solok Sambangi TRC 112 Pekanbaru

Adapun sanksi penangkapan ikan terubuk jika terbukti adalah didenda Rp100 juta sesuai UU No 45/2009 jo UU No 31/2004 dan penjara 5 tahun.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Askandar Melalui Sekretarisnya Elfiadi, Ahad (12/11/2015) mengatakan larangan itu sebenarnya telah diterapkan di Bengkalis. Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, peraturan itu akan diterapkan dalam waktu dekat.

Baca Juga:

• Unik, Nenek Gajah 60 Tahun di Ukui Ini Pilih Hidup Soliter
• Bupati Afni: Keterbatasan Fiskal Tidak Mengurangi Komitmen Pemkab Siak Membangun Daerah

"Tim penilai itu telah sampai di Meranti. Kalau di Bengkalis sudah diterapkan, tapi ikan terubuk di Bengkalis sudah hampir punah," ujar Elfiadi.

Elfiadi menambahkan, larangan tersebut dibuat karena untuk melestarikan ikan terubuk. Di mana, pada tanggal yang telah dilarang itu, ikan terubuk sedang berkembang biak.

Sekretaris DKP itu juga mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Riau telah memberlakukan zona larangan tangkap khusus untuk ikan terubuk, satwa langka khas daerah tersebut.

"Zona larangan tangkap tersebut hanya diberlakukan pada hari-hari khusus saja, makanya dinamai dengan zona larangan khusus ikan terubuk," kata Elfiadi.

Kendati demikian, kata dia, pada zona larangan tangkap tersebut, nelayan juga diwajibkan untuk tidak melakukan upaya tangkap dengan menggunakan peralatan yang membahayakan termasuk pukat harimau.

"Upaya penerapan zona larangan tangkap di Riau ini adalah meneruskan program pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya di Jakarta, secara resmi telah meminta agar setiap daerah menjaga kelestarian lingkungan perairan termasuk mendorong pemerintah daerah membuat zona larangan
tangkap di sejumlah wilayah perairan yang dianggap sudah mengalami kerusakan hebat.

Khusus di perairan Riau, ikan yang nyaris punah adalah jenis ikan terubuk. "Maka dari itu, diterapkan zona larangan tangkap, khusus pada waktu-waktu tertentu di mana ikan-ikan ini bereproduksi. Khususnya untuk perairan Bengkalis dan Kepulauan Meranti," katanya.

Sejak lama, kata ikan terubuk menjadi primadona di seluruh wilayah Riau, namun populasi ikan ini semakin menurun, bahkan drastis.

"Perlu dilakukan upaya khusus agar ikan terubuk dapat kembali ditemukan dengan jumlah yang berlimpah seperti sebelumnya. Untuk di Meranti, Ikan Terubuk banyak terdapat di daerah Teluk Buntal, dan Pulau Tiga,Kepau Baru mengarah ke perbatasan Pelalawan," kata Elfialdi menjelaskan.(rec)

Pertama di Riau, Bupati Herman Resmikan Layar Digi Tembilahan

Pemkab Solok Sambangi TRC 112 Pekanbaru

Unik, Nenek Gajah 60 Tahun di Ukui Ini Pilih Hidup Soliter

Bupati Afni: Keterbatasan Fiskal Tidak Mengurangi Komitmen Pemkab Siak Membangun Daerah

PSPS Ungkap Strategi Jelang Musim 2026-2027

Restorative Justice, Kejari Rohul Bebaskan Tersangka Pencurian dan Pengancaman