Pertemuan RAPP dengan Masyarakat Desa Bagan Melibur Tanpa Hasil

SELATPANJANG, kabarmelayu.com - Menindak lanjuti kunjungan lapangan Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim ke Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti pada 31 Agustus 2016, untuk memastikan laporan masyarakat atas konflik PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Pemkab Meranti menggelar pertemuan di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Jalon Dorak Selatpanjang pada Senin, 05 September 2016.

Pertemuan yang dihadiri perwakilan masyarakat dari Desa Bagan Melibur, Mengkirau, Lukit dan Mayang Sari itu, dilakukan secara tertutup. Sehingga wartawan dilarang untuk masuk, bahkan, pertemuan tentang konflik areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), antara perusahaan dan masyarakat baru kali ini dilakukan secara tertutup sejak Kepulauan Meranti menjadi Kabupaten.

Pertemuan tersebut berjalan singkat, dari pukul 09.00 WIB sampai 10.30 WIB. Pertemuan dipimpin langsung Wakil Bupati, namun Wabup meninggalkan rapat begitu saja dan digantikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Ir Mamun Murod MM.

Baca Juga:

• Kejari Rohul Tetapkan 4 Tersangka Kredit Fiktif Rp2,59 Miliar di BRK Syariah Dalu-Dalu
• Kodim 0314/Inhil Gelar Bazar Murah dalam Rangka TMMD Ke-130

Hadir dalam pertemuan tersebut Camat Merbau, Wan Abdul Malik, Kabid Kehutanan, H Suemi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, H Yulizar SSos MSi, Kapolres Meranti AKBP Barliansyah SIk, dan sejumlah pejabat lainnya serta perwakilan dari manajemen PT RAPP.

Sumarjan, perwakilan masyarakat Desa Bagan Melibur yang hadir dalam pertemuan itu menyampaikan, bahwa hasil pertemuan dinilai sangat mengecewakan, lantaran tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Baca Juga:

• Sukseskan TMMD ke-130, Kodim 0314/Inhil Sediakan Pengobatan Gratis untuk Warga
• TMMD ke-130 Kodim 0314/Inhil Resmi Dibuka

"Kesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan pandangan dari masyarakat sangat dibatasi dan terkesan masyarakat diarahkan untuk menerima ganti rugi lahan/negosiasi langsung dengan pihak perusahaan," ungkapnya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Meranti Ir Mamun Murod MM menyebutkan digelarnya pertemuan itu merupakan pertemuan kekeluargaan, makanya tertutup. Namun fasilitas yang dilakukan, semuanya berjalan dengan baik.

"Masyarakat sudah menerima dan rapat tersebut dilaksanakan untuk meredakan konflik saja, sementara soal batas desa akan dibahas di luar persoalan tersebut," katanya.

General Manager Stake Holder Relation and Community Depelopment PT RAPP, Wan Mohd Jakh Anza mengatakan 40 hektare lahan di Bagan Melibur sudah dilakukan land clearing dan saat ini dihentikan pengerjaanya.

"Terkait penawaran dari pihak perusahaan terhadap masyarakat, diantaranya dikerjasamakan, disagu hati, dan diisolasi. Selain itu, terhadap lahan tersebut, pihak RAPP juga siap jika harus dijadikan tanaman kehidupan nantinya," katanya.

Sumarjan menambahkan Harapan masyarakat dari pertemuan itu, bukan sebatas persoalan lahan masyarakat yang sudah digarap oleh PT. RAPP. Namun agar persoalan konflik bisa selesai secara keseluruhan dengan mengacu kepada SK.180/Menhut-II/2013. Dimana dalam SK menteri itu, jelas disebutkan bahwa desa Bangan Melibur dikeluarkan dari konsesi RAPP di blok Pulau Padang.

"Kami tidak mau lagi ada penggalian kanal dan pembabatan hutan oleh RAPP kami mau dihentikan seluruh kegiatan perusahaan, sudah ratusan hektare kebun-kebun kami diserobot RAPP, kalaupun Pemda tidak bisa menyelesaikan kami mintak dijembatani untuk ke menteri yang berwenang meyelesaikan," pungkasnya. (rls)

Kejari Rohul Tetapkan 4 Tersangka Kredit Fiktif Rp2,59 Miliar di BRK Syariah Dalu-Dalu

Kodim 0314/Inhil Gelar Bazar Murah dalam Rangka TMMD Ke-130

Sukseskan TMMD ke-130, Kodim 0314/Inhil Sediakan Pengobatan Gratis untuk Warga

TMMD ke-130 Kodim 0314/Inhil Resmi Dibuka

Libatkan 27 Perusahaan, Disnaker Dumai Buka Ratusan Lowongan Kerja di Job Fair 2026

Bansos Pendidikan Rp6,7 Miliar dari Pemprov Riau Disalurkan ke 1.138 Mahasiswa