Walhi: Sis Bro Pengurus PSI Gagal Paham soal Sawit

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengkritik video singkat tentang sawit bertajuk Gadget Murah karena Sawit, yang diunggah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di media sosial. Video yang berisi dukungan terhadap industri sawit dengan argumentasi untuk menstabilkan rupiah tersebut dinilai Walhi telah mengaburkan fakta kepada publik, khususnya kaum muda tentang industri sawit.

"Kami merasa perlu menyampaikan kritik dan pandangan kami, agar tidak terjadi pengaburan atas fakta buram perkebunan sawit di Indonesia dan berbagai negara lain di dunia," demikian pernyataan Walhi dalam siaran persnya yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (19/7).

Walhi menilai pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia dan bahkan dalam konteks global.

Baca Juga:

• Polres Bengkalis Petakan Zona Merah Narkoba, Kecamatan Mandau dan Pinggir Paling Rawan
• Bus Hantam Ekor Truk di Tol Permai, 2 Tewas,Belasan Terluka

"Kami menilai bahwa Sis Bro pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia dan bahkan dalam konteks global, dan semakin nggak nyambung jika dihubungkan dengan tujuan video ini, agar rupiah stabil. Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa sawit sebagai penopang ekonomi bangsa Indonesia adalah sebuah mitos, termasuk adanya sawit putih," tulis Walhi.

Video berdurasi 46 detik yang diunggah PSI diberi judul "Dolar Naik bikin Gadget Mahal? ada Solusi" diunggah di akun Facebook Partai Solidaritas Indonesia pada Kamis 13 September dan telah ditonton 101 ribu kali oleh pengguna Facebook. Dalam video tersebut terdapat keterangan bahwa dolar naik bikin harga gadget mahal, tapi sawit bisa jadi solusinya. video itu telah dikomentari 704 komentar dan dibagikan 795 kali.

Baca Juga:

• Personel PJR Polda Riau Evakuasi Korban Laka di Tol Permai
• Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

"Makanya dukung ekspor komoditas kita terutama sawit, ekspor sawit menyumbang devisa, kita berharap industri sawit diringankan dari berbagai biaya sehingga ekspor sawit bisa melesat lebih kencang, so dollar naik kalem aja enggak usah panik," demikian kalimat dalam video PSI.

Video tersebut sempat menuai kritik netizen, namun PSI memberikan klarifikasi melalui akun twitternya @psi_id. Menurut PSI mereka merupakan partai pro "Sawit Putih" dan Anti "Sawit hitam".

Menurut PSI, inti video tersebut bahwa PSI fokus pada salah satu upaya menstabilkan rupiah. Salah satu caranya dengan menggenjot ekspor. "ini semacam insentif agar perdagangan kita kembali bisa diperkecil.

PSI meluruskan bahwa PSI mendukung bisnis "Sawit putih dan menolak bisnis "sawit hitam" 

Namun penjelasan PSI itu dikritik Walhi. Menurut Walhi tidak ada "sawit putih" atau berkelanjutan, karena karakter komoditas ini adalah monokultur dan sudah dipastikan menghancurkan hutan dengan keragaman biodiversity .

"Dengan segala fungsinya baik secara ekologis, sosial budaya dan ekonomi, mencemari lingkungan hidup. Pernyataan Partai Solidaritas Indonesia terkait sumbangsih ekonomi korporasi sawit, didasarkan pada argumentasi yang parsial dan sempit," tulis Walhi.

Walhi menjelaskan klaim bahwa sektor kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan nilai ekspor mencapai 15 persen dari total ekspor Indonesia sangatlah tidak tepat. Klaim devisa juga tidak tepat karena sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara suaka pajak (tax haven countries). 

"Sementara perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif besar pada hak-hak dasar dan kelangsungan hidup rakyat, masyarakat adat/masyarakat lokal, perempuan, petani, buruh dan lingkungan hidup," kata Walhi.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan bahwa kerugian atau biaya lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri ekstraktif adalah sebagai kerugian negara.

Pernyataan KPK ini menunjukkan sebuah kesadaran bahwa selama ini memang biaya lingkungan hidup akibat praktik buruk korporasi dibebankan kepada negara dan rakyat. Kerugian negara dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahu 2015 yang mencapai Rp200 triliun menunjukkan bahwa investasi berbasis lahan seperti sawit, justru merugikan keuangan negara. 

Tak hanya itu, usulan PSI untuk menghapus pungutan sawit juga keliru. Ini membuat pengusaha sawit diuntungkan dua kali, dari nilai kurs yang meningkat dan pembebasan dari kewajiban membayar pungutan sawit," kata Walhi.

Walhi juga mengingatkan tentang kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh industri sawit. Pada Agustus 2018 lalu, kebakaran hutan meningkat kembali, khususnya pada wilayah Sumatera dan kalimantan, bahkan Kalimantan Barat, pada Kota Pontianak sampai meliburkan semua anak sekolah karena dampak asap yang semakin tinggi.

Faktanya, di Kalimantan barat sebagai wilayah titik api tertinggi hingga Agustus 2018 terdapat 102 titik api di konsesi perkebunan kelapa sawit, (Laporan WALHI Kalimantan barat berSumber: Hotspot NASA (firms.modaps.eosdis.nasa.gov), serta kebakaran hebat yang terjadi tahun 2015, yang telah mengakibatkan kematian pada balita dan anak. 

PSI menurut Walhi telah mengabaikan fakta kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh perkebunan sawit seabad lamanya. Ada luka yang tidak pernah disembuhkan dari praktik perampasan tanah, pelanggaran ham, pencemaran lingkungan dan penghancuran hutan, yang dialami oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, perempuan dan anak-anak. 

"Sebagai partai politik baru, harusnya PSI ini muncul dengan gagasan baru yang membawa harapan bagi keselamatan masa depan bumi dan kemanusiaan yang lebih baik, demi generasi yang akan datang. Bukan justru menggadang-gadang model ekonomi yang usang dan rapuh seperti sawit," demikian pernyataan Walhi.

(cnnindonesia.com)

Polres Bengkalis Petakan Zona Merah Narkoba, Kecamatan Mandau dan Pinggir Paling Rawan

Bus Hantam Ekor Truk di Tol Permai, 2 Tewas,Belasan Terluka

Personel PJR Polda Riau Evakuasi Korban Laka di Tol Permai

Bupati Inhil Sampaikan Tanggapan atas Pandangan Fraksi Terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

PSPS Pekanbaru Lakukan Perombakan Besar Jelang Musim 2026-2027

Pompong Tenggelam di Pelabuhan Tanjung Buton, Tiga Penumpang Masih Hilang